Cita-cita dan Investasi oleh Yus Husni M. Thamrin

Cita-cita dan Investasi

Pada alinea kedua Pembukaan UUD 1945, tegas disebutkan bahwa cita-cita Bangsa Indonesia adalah “… mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Saat ini Indonesia sudah merdeka. Bersatu? Sudah. Berdaulat? Sudah. Adil? Sedang diupayakan. Makmur? Indikator paling signifikan dari kemakmuran satu negara adalah pendapatan per kapita. Makin tinggi rata-rata pendapatan per kapita per tahun penduduk satu negara, makin makmur negara itu.

Berapa besar pendapatan per kapita minimal satu negara untuk dapat disebut makmur? Mengacu pada kriteria Bank Dunia, sebuah negara masuk ke dalam kelompok negara maju, jika pendapatan per kapita penduduknya di atas US$12.500 per tahun.

Indonesia, tanggal 1 Juli 2020, Bank Dunia mengeluarkan rilis baru mengenai kelompok negara berdasarkan gross national income (GNI) per kapita per tahun. Salah satunya, Indonesia yang sebelumnya masuk dalam kategori negara Lower Middle Income Countries (LMICs) yaitu negara dengan pendapatan per kapita penduduk per tahun antara US$1.006 sampai dengan US$3.996, naik menjadi kategori upper midle income countries (UMICs) dengan pendapatan per kapita penduduk sebesar US$4.045 – US$12.535 per tahun.

foto: istimewa

Namun karena Pandemi Covid-19, Indonesia kembali ke kelompok LMICs dengan pendapatan per kapita US$3.900an per tahun. Perlu diketahui, negara yang kinerja ekonominya anjlok karena Covid-19 bukan hanya Indonesia, tapi hampir semua negara di dunia. 

Lalu, apakah angka pendapatan per kapita penduduk Indonesia itu termasuk tinggi atau rendah? Gampangnya, bandingkan dengan negara-negara tetangga terdekat. Per tahun 2019, rata-rata pendapatan per kapita per tahun penduduk Indonesia sebesar US$3.900. Bandingkan dengan Malaysia misalnya, yang US$10.200 dan Thailand US$6.800. Indonesia jauh tertinggal.

Untuk meningkatkan rata-rata pendapatan per kapita per tahun penduduk Indonesia, seperti yang terjadi di negara manapun, pemerintah terus berupaya membangun sektor-sektor produktif yang memicu terbentuknya wilayah-wilayah baru yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Apakah upaya itu sudah pada jalur yang benar?

Pada 2012 McKinsey Global Institute mempublikasikan hasil riset, di mana salah satunya disebutkan, pada 2030 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor tujuh di dunia, dan di 2045 menjadi negara maju. Sementara International Monetary Fund (IMF) memprediksi, pada 2030 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia akan mencapai US$5.424 miliar, dan di 2050 akan menjadi kekuatan ekonomi nomor empat dunia dengan PDB sebesar US$10.502 miliar. Rilis Bank Dunia tanggal 1 Juli 2020, Bank Dunia yang menyebutkan Indonesia naik menjadi kategori upper midle income countries (UMICs) menunjukan, apa yang dilakukan pemerintah sudah on the right track.

Pada 2013, Pemerintah Indonesia memperkenalkan ‘Visi Indonesia Emas 2045’. Dalam pidato seusai pelantikan sebagai Presiden RI periode 2019-2024 pada Sidang Paripurna MPR, 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menegaskan, pada 2045 PDB Indonesia akan mencapai US$7 triliun dan rata-rata pendapatan per kapita penduduk sebesar US$23,199 atau Rp320 juta per tahun. Saat itu, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 319 juta jiwa, 72,8% di antaranya tinggal di perkotaan.

Untuk mencapai target Indonesia Emas 2045, pada periode 2020 – 2030 pertumbuhan ekonomi minimal harus 6%. Pada periode 2020-2025 ekonomi Indonesia ditargetkan tumbuh sebesar 6%, periode 2025-2030 tumbuh 6,2%, periode 2030-2035 rata-rata 5,9%, periode 2035-2040 rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,6%, dan periode 2040-2045 rata-rata sebesar 5,4%.

Peluang, sekaligus tantangan yang harus dihadapi Indonesia adalah periode puncak ‘bonus demografi’ tahun 2025–2040, di mana populasi penduduk usia produktif (15–65 tahun) komposisinya di atas 70% dari total jumlah penduduk. Bonus Demografi mutlak harus dimanfaatkan dengan membuka lapangan kerja yang memadai. Jika tidak, penduduk usia produktif yang tidak tertampung di lapangan kerja, akan menjadi “rumput kering yang mudah terbakar”.  

Jika skenario itu berjalan mulus, tantangan terbesar diperkirakan terjadi pada 2036, di mana Indonesia harus melewati Midle Income Trap (MIT) dengan pendapatan per kapita penduduk per tahun lebih dari US$12.235. Seharusnya bisa. Syaratnya, harus didukung ekosistem politik dan ekonomi yang kondusif. Dengan potensi yang dimiliki, Indonesia pantas dan bisa melalui dari Midle Income Trap itu.

Apa itu middle income trap (MIT)? Menurut Asian Development Bank (ADB), ciri-ciri negara yang masuk middle-income trap adalah, pertama, perbandingan investasi terhadap PDB (investment to GDP ratio) rendah. Kedua, pertumbuhan industri manufaktur rendah. Ketiga, diversifikasi industri terbatas. Keempat, tingkat pengangguran tinggi. Ini PR besar.

Untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di atas 6%, akan sangat berat jika hanya mengandalkan pasar domestik. Artinya, secara teknis di lapangan ada dua hal yang harus dipacu: investasi dan ekspor. Sejumlah riset menunjukkan, Indonesia bisa mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% pada periode 2025 – 2040, jika rata-rata pertumbuhan ekspornya minimal 9,8% per tahun.

Pertumbuhan ekspor sangat tergantung dari pertumbuhan investasi.  Sebenarnya, dalam lima tahu terakhir, pertumbuhan investasi di Indonesia sudah menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, terutama di tahun 2017 dan 2019 (Tabel I). Selain membuka lapangan kerja baru dalam jumlah besar (artinya mendorong sisi konsumsi), dalam tiga atau empat tahun berikutnya, investasi dipastikan akan mendongkrak angka ekspor.

Namun sayang, investasi yang masuk pada tiga empat tahun lalu, seharusnya di tahun 2020 dan 2021 ini sudah berkontribusi dalam peningkatan ekspor, terhadang pandemi Covid-19. Ini force majeur. Ini bukan kali pertama Indonesia, juga negara-negara berkembang lain, laju pertumbuhan ekonominya terhadang fenomena global. Krisis ekonomi dunia tahun 2008 belum pulih, bahkan masih menyisakan ketidakpastian.

Meningkatkan investasi dan ekspor bukan perkara mudah. Soal menarik investasi asing dan ekspor, paling tidak Indonesia bersaing dengan empat negara tetangga: Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Dua negara (Malaysia dan Thailand) sudah jauh di depan, sedangkan Vietnam dan Filipina membuntuti.

Saat ini, jika dibandingkan dengan Vietnam, untuk urusan menarik investasi asing, praktis Indonesia hanya unggul dalam kekayaan sumber daya alam. Di semua sisi lain Vietnam lebih unggul: letak geografis, mengingat pasar ekspor utama adalah Asia Timur, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika Utara. Biaya logistik lebih murah, karena daratannya dalam satu hamparan. Proses investasi lebih murah, lebih mudah, lebih cepat lebih pasti. 

Selain itu, biaya infrastruktur, di Vietnam harga lahan dan listrik lebih murah. Tenaga kerja, di Vietnam lebih murah, lebih patuh, lebih produkif, tidak banyak libur, tidak ada demo. Soal infrastruktur, hingga tahun 2015 indeks infrastruktur Indonesia hanya 35%, peringkat ke-120 dari 140 negara. Setelah dilakukan pembangunan yang massif, naik jadi 43% pada 2019, posisinya naik menjadi ke-73.

Resultan dari lemahnya daya saing investasi itu,  ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia hingga tahun 2019 masih 6,7. Artinya, untuk menghasilkan laba bersih US$1, investor harus mengeluarkan modal US$6,7. Sementara ICOR negara-negara tetangga di Asia Tenggara rata-rata hanya 4,3.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo berusaha keras untuk meningkatkan daya tarik investasi, yang pada akhirnya meningkatkan volume dan daya saing produk ekspor. Pemerintah telah memangkas puluhan ribu peraturan daerah yang menghambat pertumbuhan investasi. Selain itu, pemerintah juga sudah menyederhanakan 78 undang-undang menjadi satu undang-undang, yaitu Omnibus Law.

Tujuannya, agar proses investasi di Indonesia lebih mudah, lebih murah, lebih cepat, lebih pasti, lebih menguntungkan. Jika lebih banyak investasi yang masuk, selain ekspor akan meningkat, lapangan kerja pun akan tercipta lebih banyak. Pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi, karena ‘mesinnya’ (produksi dan konsumsi) lebih banyak.

Sejatinya, Indonesia mempunyai modal yang cukup besar dalam memarik investasi internasional. Di sektor investasi portofolio, meskipun di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi terkontraksi, tiga perusahaan internasional pemeringkat investasi, yaitu S&P, Moody’s Investor, dan Fitch Rating, mempertahankan predikat ‘Investment Grade’ bagi Indonesia. Seharusnya predikat ini juga berlaku untuk investasi langsung.

Persoalan kompleks terkait investasi itu merupakan akumulasi kebijakan di sektor investasi  yang diterapkan selama berpuluh tahun lalu. Kala itu, Indonesia lebih suka merayu para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, ketimbang meningkatkan daya saing: berusaha membuat investasi jadi lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, lebih menguntungkan.

Sekarang, Presiden Joko Widodo mengubah paradigma itu. Kebijakan pemerintah tidak lagi hanya pada promosi investasi, baik di dalam dan di luar negeri. Tapi lebih banyak membenahi di dalam agar investor merasa nyaman berinvestasi di Indonesia. Untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia, Presiden Joko Widodo tidak banyak meminta, tapi lebih sibuk memantaskan diri untuk mendapatkan apa yang diminta. 

Salam.

Yus Husni M Thamrin

Penulis, Jurnalis

Bogor, 21 Agustus 2021

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry