LAHP TWK Dipertanyakan Ombudsman, Ini Jawaban BKN

LAHP TWK Dipertanyakan Ombudsman, Ini Jawaban BKN

Badan Kepegawain Negara (BKN) melalui Wakil Kepala BKN, Supranawa Yusuf, telah memberikan jawaban lewat Surat Keberatan kepada Ombudsman RI (ORI) atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) terkait dugaan maladministrasi pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“BKN sudah memberikan tanggapan dan hari ini sudah dikirim ke ORI surat yang dittd oleh Kepala BKN ditujukan kepada Ketua ORI,” kata Supranawa Yusuf secara daring di Jakarta, seperti dikutip RRI.co.id, Jumat (13/8/2021).

Ombudsman RI menyatakan, pernyataan mereka mengenai dugaan maladministrasi TWK sudah sesuai dengan penegakan Peraturan Ombdusman RI Nomor 48 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan khususnya di Pasal 25 Ayat 6 b.

Yusuf lanjut menuturkan, ada dua hal yang menjadi dasar keberatan BKN terhadap LAHP tersebut.

“Kepala BKN menyampaikan tanggapan atas kesimpulan ORI agar BKN melakukan tindakan korektif yaitu agar BKN melakukan penelaahaan aturan dan agar BKN menyusun road map berupa mekanisme, instrumen, dan lenyiapan asesor terhadap pengalihan status pegaaai jadi ASN,” kata Yusuf.

“Pertama, menyangkut tindakan korektif pertama. Kami sampaikan bahwa BKN sebenarnya sudah memiliki renstra untuk tahun 2020-2024 yang substansi renstra di dalamnya antara lain sudah mencantumkan adanya program penguatan pembentukan hukum dalam perumusan undang-undang dalam kepegawaian,” tambahnya.

Kedua, kata Yusuf, terkait adanya pembentukan regulasi baru, dalam perjalanan pengelolaan manajemen ASN.

“Ada dinamika yang terkait dengan lahirnya aturan regulasi baru yang harus direspons oleh BKN berupa penertiban berbagai regulasi. Baik menyangkut proses mutasi, promosi, penilaian kompetensi  dan lain sebagainya, ini sudah diakomodasi di dalam program,” imbuhnya.

“Dengan demikian, kalau kita berterus terang, ada atau tidak adanya tindakan korektif ORI, sesungguhnya BKN sudah punya program tersebut. Tindakan korektif ORI kami pandang terhadap bentuk dukungan kepada program yang sedang kami jalankan 2020-2024,” jelasnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI menyatakan BKN tidak berkompeten dalam melaksanakan asesmen TWK pegawai KPK.

Salah satu penyebabnya, menurut Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, BKN tidak memiliki instrumen dan asesor untuk melaksanakan alih status pegawai KPK menjadi ASN.

“Dalam pelaksanaannya, BKN tidak memiliki alat ukur, instrumen dan asesor untuk melakukan asesmen tersebut, yang BKN punya adalah alat ukur terkait CPNS, tapi tidak terkait peralihan status pegawai KPK,” ujar Robert dalam konferensi pers, Rabu (21/7/2021).

Selain itu, Ombudsman RI juga menemukan bahwa KPK dan BKN melakukan penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan TWK, khususnya dalam penandatanganan nota kesepahaman dan kontrak swakelola terkait pelaksanaan TWK. (Miechell Octovy Koagouw) https://rri.co.id/

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry