Pemerintah Dorong Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah Dorong Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa, tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia mencapai 4 persen atau sekitar 10,86 juta jiwa. Untuk itu, diperlukan sinergi kementerian dan lembaga terkait di dalam mendorong percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan mecapai nol persen pada tahun 2024.

“Jadi, yang harus kita turunkan itu adalah yang 10,86 juta jiwa ini. Oleh karena itu, kita fokus pada kantong-kantong kemiskinan ini dan menyelesaikan kemiskinan ekstrem,” ucap Wapres Ma’ruf Amin saat memimpin Rapat Pleno Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melalui konferensi video, Rabu (25/8).

Wapres menjelaskan saat ini pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga melaksanakan program yang dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu kelompok program penurunan beban pengeluaran rumah tangga dan kelompok program peningkatan produktivitas masyarakat yang diharapkan mampu mendorong percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem.

“Dalam jangka panjang itu 2024, kita harus menyelesaikan seluruhnya. Ini terdiri dari dua program kita dalam penanggulangan kemiskinan, pertama adalah subsidi/bantuan, yang kedua adalah program pemberdayaan,” jelas Wapres.

Wapres mengakui bahwa tidak mudah dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan ekstrem ini, namun Wapres optimis bahwa target tersebut dapat tercapai.

“Ini memang bukan hal yang mudah ya 2024 itu menjadi nol persen pada kemiskinan ekstrem ini. Namun, dalam jangka panjang hingga 2024 itu, kita harus menyelesaikan seluruhnya melalui program pemberdayaan yang ada di berbagai kementerian dan lembaga,” ujar Wapres.

Menutup arahannya, Wapres menunjuk Menteri Koordinator PMK agar dapat mengoordinasikan pembentukan Tim Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem untuk dapat memudahkan dalam memantau dan mengendalikan program yang diupayakan kementerian dan lembaga yang terkait.

“Saya minta kepada Pak Menko PMK untuk dapat mengoordinasikan Tim Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Program Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem. Ini penting ya,” tegasnya.

“Saya yakin kalau kerja kolaborasi ini bisa kita wujudkan, nol persen untuk kemiskinan di tahun 2024 pasti akan kita capai,” harapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendi menuturkan strategi konsolidasi pengurangan beban pengeluaran, seperti  pemetaan seluruh bansos yang diintegrasikan menggunakan satu sumber data, menghitung kembali nilai bansos yang diberikan, pemberian kuota alokasi bansos mempertimbangkan tingkat kemiskinan daerah, serta adanya sinergi program pemberdayaan yang ada di kementerian/lembaga terkait dengan sasaran intervensi yang sama.

“Perlunya adanya fokus, bukan hanya tempat, namun bagaimana kementeran/lembaga yang memiliki program diberi tugas untuk wilayah tertentu, tidak harus disebar nasional, sehingga jumlah yang anggaran terbatas di masing-masing kementerian/lembaga dapat memenuhi daya ungkit,” tutur Muhadjir.

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menekankan pentingnya program pengentasan kemiskinan yang tidak hanya memberikan bantuan saja, namun juga dengan upaya memberdayakan masyarakat untuk dapat berusaha agar mendapatkan akses ekonomi yang lebih baik

“Kalau kita hanya mengandalkan bantuan, maka kita tidak akan cukup. Bantuan memang harus diberikan pada orang yang memang tidak bisa bergerak,  misalkan lansia miskin, janda dengan anak yaitm. Tapi kalau mereka masih bisa diajak kerja, maka mereka harus berusaha. Ini yang coba kami lakukan,” tegas Risma.

Selain membahas mengenai program percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, rapat tersebut juga membahas langkah strategis para kementerian dan lembaga terkait sesuai bidangnya masin-masing dalam mendukung capaian pengentasan kemiskinan nol persen di tahun 2024.

Tampak hadir secara virtual beberapa di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri PUPR Basuki, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, beserta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju terkait. Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi. (DAS/RJP– BPMI Setwapres)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry