Utang Negara dan Kepercayaan Investor

Utang Negara dan Kepercayaan Investor

Sejak tahun 2017 isu utang luar negeri menjadi amunisi pihak oposisi untuk menyudutkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tanpa melihat hasil-hasil penggunaan UTN, oposisi menuduh Presiden Joko Widodo sebagai ‘Raja Utang’. Tidak terkecuali mantan Presiden SBY awal Januari 2021 Ikut melontarkan ‘kritikan’ terkait isu utang luar negeri. Menurut SBY, utang luar negeri di era Presiden Jokowi sudah sangat mencekik. Hingga kini pernyataan itu belum ditarik atau diralat.

Hingga kini, sebagian masyarakat Indonesia belum memahami utang dalam konteks negara. Mereka cenderung menilai utang luar negeri satu negara sama dengan utang pribadi: makin besar nilai utang, makin buruk pemerintah yang berkuasa. Itu kalau utang dilihat sebagai beban anggaran, ada kewajiban membayar atau menyicil pokok dan bunganya.

Padahal, dalam konteks ekonomi makro negara maupun bisnis, utang adalah salah satu sumber penerimaan alternatif. Jika pemerintah mampu mengelolanya, skema dan jadwal pembayarannya jelas, maka utang luar negeri menjadi satu bentuk kepercayaan internasional, refleksi kredibilitas satu pemerintahan. 

Tapi karena masih banyak yang salah salam memahami esensinya, maka utang negara selalu menarik untuk dijadikan topik perbincangan, terutama dalam menilai kinerja pemerintahan. Isu utang negara menjadi amunisi politik pihak oposisi untuk menyerang petahana.    

Lalu, benarkah utang luar negeri Indonesia nilainya ‘sudah sangat mencekik’ seperti yang dilontarkan SBY? Kita lihat. Di akhir pemerintahannya tahun 2014, SBY meninggalkan saldo utang luar negeri sebesar US$293,3 miliar. Dari angka itu, US$158,8 miliar di antaranya adalah utang baru yang ditarik di era pemerintahannya. Hingga kini, jumlah utang baru yang ditarik pada periode 2004 – 2014 merupakan yang terbesar dibanding era enam presiden lain, termasuk Soeharto.

Utang Luar Negeri RI di Era 7 Presiden

  Presiden  PeriodeSaldo ULN US$ (Miliar)+/- US$ (Miliar)
Soekarno1945 – 19676,3
Soeharto1987 – 1998150,9+144,6
BJ Habibie1998 – 1999148,1-2,8
Abdurrahman W.1999 – 2002139,2-8,9
Megawati SP2002 – 2004141,3+2,1
Susilo BY2004 – 2014293,3+152,0
Joko Widodo2014 – 2021*417,6+124,3

Sumber: Kemenkeu, BPS, BI, Bappenas

*Per Mei 2021

Satu hal lain yang juga belum diketahui oleh seluruh anggota masyarakat adalah utang luar negeri terdiri atas utang publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan utang swasta (swasta dan BUMN). Per Mei 2021 saldo utang luar negeri RI sebesar 417,6 miliar dolar AS atau setara dengan Rp6.014 triliun, dengan kurs Rp14.400/US$. Saldo utang itu terdiri atas utang publik sebesar  US$203,4 miliar dan utang swasta US$214,2 miliar.

Kenapa utang swasta dimasukkan sebagai utang negara? Karena, saat menarik pinjaman atau penerbitan surat utang oleh perusahaan swasta harus disetujui oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Ini penting, karena pada saat penarikan dan jatuh tempo pembayaran, utang swasta itu akan berpengaruh terhadap nilai tukar Rupiah.

Sebagai catatan, sejak 1998, ‘utang baru’ Indonesia, baik oleh pemerintah maupun swasta, sebagian besar ditarik dari pasar obligasi, dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) atau obligasi swasta. Dari outstanding utang luar negeri saat ini, sekitar 82,8% berupa SBN dan obligasi. Sisanya, sebesar 17,2% berupa pinjaman, baik dari negara lain, lembaga keuangan internasional, atau bank (untuk swsta), yang sebagian besar ditarik sebelum tahun 1998.     

Jadi, yang menarik utang baru itu bukan cuma pemerintah, tapi juga BUMN dan perusahaan swasta. Selain itu, untuk menerbitkan surat utang baru, Pemerintah dan BUMN harus mendapat persetujuan dari DPR, termasuk fraksi-fraksi parpol oposisi yang ada di DPR.  

Benarkah utang luar negeri di era pemerintahan Presiden Joko Widodo angkanya sudah ‘sangat mencekik’? PDB RI pada tahun 2020 sebesar Rp15.434,2 triliun. Untuk menghitung rasio utang luar negeri terhadap PDB (memakai PDB 2020) per Mei 2021 sebesar 38,96%. Angka ini masih jauh di bawah angka maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara No.17 Tahun 2003, sebesar 60% dari PDB. 

Sebagai catatan rasio utang luar negeri terhadap PDB sebesar 38,96% itu karena Pandemi Covid-19 yang menekan ekonomi dunia. Pada Q3 tahun 2019, rasio utang luar negeri terhadap PDB RI sudah di bawah 29%. Bahkan, jika hanya dihitung utang publik dan BUMN saja, rasio itu di bawah 28%.

Karena utang itu ditarik (oleh Pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta) dari pasar, melalui penerbitan SBN atau obligasi swasta dengan bunga tertentu, maka aksi membeli SBN itu disebut investasi, pembelinya disebut investor.

Ini tidak berbeda dengan bank. Orang menyimpan uangnya di bank, juga disebut investasi pasif. Itu setara dengan investasi portfolio, membeli surat berharga dengan tujuan mendapat yield atau bunga. Ingat, bagi bank, simpanan dana masyarakat (DP3) itu adalah utang.

Jika diberi kebebasan memilih, “Di bank mana Anda akan menyimpan uang Anda?” Tentu akan memilih bank besar seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, dll. Kenapa? Karena Anda lebih percaya dengan bank besar. Sebuah bank menjadi besar karena jumlah simpanan masyarakat (DP3) di bank itu juga besar, besar pula jumlah kredit yang disalurkan oleh bank itu.

Padahal, simpanan masyarakat (DP3) bagi bank adalah utang (liabilitas). Makin banyak orang menyimpan dananya di satu bank, maka makin besar pula jumlah simpanan (DP3) di bank itu, makin besar pula utang (liabilitas) bank tersebut. Tapi, masyarakat makin percaya.

Lalu, kenapa kalau bank makin besar ‘utangnya’, masyarakat makin percaya? Sementara negara makin besar utangnya, masyarakat harus risau, marah, benci? Tidak perlu heran. Alih-alih memberikan edukasi kepada masyarakat, pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab itu terus menggulirkan isu utang luar negeri sebagai amunisi politik untuk memicu kemarahan masyarakat yang belum paham tentang utang negara.  

Fakta hari ini, negara-negara maju umumnya memiliki eksposur utang yang sangat besar, rasio utang terhadap PDBnya bahkan lebih dari 100%. Tidak masalah. Ini karena dalam konteks ekonomi negara dan bisnis, utang itu identik dengan kepercayaan. Bisa diartikan, makin besar utang satu negara, negara itu makin dipercaya oleh para investor dan entitas keuangan internasional.

Karenanya, negara-negara dengan pendapatan rata-rata per kapita per tahunnya rendah, negara yang diperintah oleh regim otoriter atau junta militer di Afrika dan Asia Selatan, tidak mempunyai utang luar negeri. Kenapa? Karena tidak ada yang percaya, negara itu bisa membayar utang-utangnya, baik dengan skema pinjaman atau surat utang yang diterbitkan.       

Proyek Jalan Tol Bogor Outer Ring Road , dekat Hambalang (foto: istimewa)

Dalam pengelolaan utang, ada tiga poin yang mutlak harus dilakukan oleh negara debitur sehingga mendapat kepercayaan dari para investor dan entitas keuangan internasional. Pertama, mengalokasikan dana hasil penerbitan surat utang ke sektor-sektor produktif. Kedua, pengawasan yang baik atas pembangunan proyek-proyek yang dibiayai dari hasil penerbitan surat utang. Ketiga, good governance atas unit-unit produktif setelah beroperasi.

Jadi, sebenarnya tidak masalah berapa banyak utang yang ditarik pada periode 2004 – 2014 oleh Presiden SBY, kalau pengalokasian dan penggunaannya prudent. Tapi kenyataannya, lebih dari 80% hasil penerbitan surat utang kala itu dialokasikan ke sektor-sektor konsumtif, seperti subsidi, bantuan langsung tunai, dana bergulir, dan lain-lain. Padahal kala itu tidak dalam keadaan darurat seperti Pandemi Covid-19 saat ini.   

Karena utang baru ditarik dengan menerbitkan surat utang dan ditawarkan ke pasar obligasi, maka skema pembayaran sebagai bagian dari business plan, pun harus dipresentasikan terlebih dahulu kepada para investor dan entitas keuangan internasional. Skema dan jadwal pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo sebagaimana surat utang negara atau bond swasta.

Lalu, mengapa para investor dan entitas keuangan internasional harus percaya dengan business plan yang dipaparkan issuer, dalam hal ini Pemerintah RI? Dalam dunia investasi internasional dikenal rating (peringkat) investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat investasi (tidak disebut utang).

Sejauh ini ada tiga lembaga pemeringkat investasi internasional yang paling terpercaya, yaitu Fitch Rating, Moody’s Investors Service, dan yang paling tinggi standarnya: Standard and Poor’s (S&P). Untuk apa peringkat investasi satu negara? Sebagai bahan pertimbangan bagi para investor internasional dalam menentukan negara mana saja yang layak dijadikan tempat menanamkan modalnya, baik investasi portfolio, juga investasi langsung.

Khusus terkait dengan S&P, lembaga ini pertama kali memberikan rating investment grade bagi Indonesia pada 7 Juli 1992 dengan rating BBB-. Kemudian pada 18 April 1996 S&P menaikkan rating Indonesia menajdi BBB. Ketika krisis moneter terjadi pada tahun 1997 S&P merevisi rating Indonesia menjadi BBB-.

Kemudian, mulai 31 Desember 1997 ketika krisis makin parah, S&P mencabut predikat ‘layak investasi’ dari Indonesia dengan menurunkan rating menjadi BB+. Sejalan dengan S&P, lembaga-lembaga lain pun menurunkan rating Indonesia menjadi ‘tidak layak investasi’.

Sejak itu, surat utang yang diterbitkan pemerintah dan swasta Indonesia menjadi tidak recommended bagi para investor internasional. Begitu juga berbagai produk keuangan asal Indonesia sulit untuk diperdagangkan di pasar uang atau pasar obligasi internasional.

Baru pada 13 Juli 2010 Japan Credit Rating Agency memberikan rating BBB-, layak investasi. Lalu Fitch Rating pada 15 Desember 2011 dengan rating BBB-, lalu Moody’s Investors Service pada 18 Januari 2012 dengan rating Baa3, dan Rating and Investment memberi rating BBB- pada 18 Oktober 2012. S&P? Tidak! Saat itu S&P menilai, surat utang yang diterbitkan Pemerintah Indonesia belum layak untuk dibeli.

Baru pada tanggal 19 Mei 2017, atau lima tahun setelah lembaga pemeringkat lain memberi Indonesia predikat ‘layak investasi’, S&P menyematkan rating ‘investment grade’ dengan rating BBB- outlook stabil. Predikat layak investasi diberikan setelah Pemerintah Indonesia benar-benar menunjukkan komitmen kuat untuk membenahi keuangan negara dan penggunaannya.

Dalam tiga tahun berturut-turut (2015 – 2017), Pemerintah Indonesia dinilai konsisten dengan komitmennya dalam kebijakan restorasi ekonomi.  Dalam menjalankan kebijakannya, Presiden Joko Widodo tidak bisa didikte oleh pihak manapun. Keuangan negara dikelola dengan prudent, dialokasikan ke sektor-sektor produktif (khususnya infrastruktur), pengawasan pembangunan proyek dilakukan secara intensif sehingga tidak ada satu pun proyek yang mangkrak.

Karenanya, meskipun hantaman dampak ekonomi dari Pandemi Covid-19 cukup kuat, tiga lembaga pemeringkat investasi internasional paling kredibel itu hingga kini mempertahankan status ‘investment grade’ untuk Indonesia. Begitu juga dengan lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, dan lembaga Riset McKinsey & Company memprediksi, Indonesia adalah salah satu negara besar yang ekonominya segera pulih dari resesi akibat Pandemi Covid-19.

Salam,

Yus Husni M Thamrin

Bogor, 23 Agustus 2021

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
1