Bandar Lampung, Charta.id – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bandar Lampung hari ini menjadi gambaran nyata bagaimana persoalan lingkungan dan tata kota masih menjadi tantangan serius. Hujan dengan intensitas tinggi sejak sore selasa 14 april menyebabkan debit air meningkat drastis, sehingga saluran drainase yang ada tidak mampu menampung aliran air secara optimal.
Sejumlah titik seperti permukiman padat penduduk dan kawasan dengan sistem drainase yang kurang baik dilaporkan terendam, dengan ketinggian air bervariasi mulai dari puluhan sentimeter hingga mencapai dada orang dewasa, aktivitas masyarakat pun terganggu, mulai dari akses jalan yang terhambat, kendaraan yang sulit melintas, hingga warga yang terpaksa mengevakuasi barang-barang penting dari rumah mereka.
Tercatat sejumlah wilayah Kecamatan seperti Hay Halim, Kedamaian, Tanjung Senang, Kedaton, Tanjung Karang, Kemiling, Sukarame, Panjang, Teluk Betung, Enggal, Sukabumi, dan masih banyak wilayah lainnya yang ikut terdampak
Dan tidak hanya permukiman warga yang terdampak, tetapi beberapa layanan vital seperti Rumah Sakit turut ikut terdampak, seperti di RSUD Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Urip Sumoharjo, yang membuat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan menjadi terganggu.
Ravael H Simanjuntak, Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (BPC GMKI) Cabang Bandar Lampung, turut menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi ini.
Menurutnya Banjir yang kembali merendam berbagai wilayah di Bandar Lampung hari ini bukan lagi sekadar bencana musiman, melainkan cerminan nyata dari kegagalan pengelolaan kota yang terus berulang.
Setiap kali hujan dengan intensitas tinggi turun, skenario yang sama terulang: jalanan berubah menjadi sungai, rumah warga tergenang, dan aktivitas masyarakat lumpuh seolah tidak pernah ada evaluasi serius dari kejadian-kejadian sebelumnya. Di tengah kondisi ini, publik patut mempertanyakan sejauh mana komitmen dan keseriusan pemerintah kota dalam menangani persoalan banjir secara sistematis. Wali kota dan jajarannya tidak bisa terus berlindung di balik alasan klasik seperti “curah hujan ekstrem”.
Faktanya, persoalan utama justru terletak pada buruknya sistem drainase, lemahnya pengawasan tata ruang, serta minimnya upaya preventif yang nyata di lapangan. Ironisnya, masalah ini bukan hal baru namun hingga kini belum terlihat langkah strategis yang mampu memberikan solusi jangka panjang.
Lebih dari itu, respons pemerintah yang cenderung reaktif hanya muncul saat banjir sudah terjadi menunjukkan kurangnya kesiapsiagaan dan perencanaan matang. Penanganan darurat seperti penyedotan air atau pembersihan drainase memang penting, tetapi itu bukan solusi, melainkan sekadar penanganan sementara yang tidak menyentuh akar permasalahan. Masyarakat berhak mendapatkan kota yang aman dan layak huni, bukan terus-menerus hidup dalam bayang-bayang banjir setiap kali hujan turun. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah kota, khususnya wali kota, tidak hanya hadir dalam narasi dan janji, tetapi benar-benar menunjukkan tindakan konkret yang terukur, transparan, dan berorientasi pada solusi jangka panjang. Jika tidak, maka banjir ini bukan lagi bencana alam melainkan bencana akibat kelalaian kebijakan.
