banner 728x250

Pupuk Subsidi “Disandera”? DPRD Lampung Ancam Bongkar Dugaan Monopoli di Lamteng

banner 468x60

Bandar Lampung, Charta.id – Aroma tak sedap distribusi pupuk subsidi kembali mencuat di Lampung Tengah. Kali ini, sorotan tajam datang dari Anggota DPRD Provinsi Lampung dapil Lampung Tengah, Miswan Rody. Ia melontarkan pernyataan keras terkait laporan mandeknya penyaluran pupuk subsidi di wilayah Bumi Aji, Kecamatan Anak Tuha.

Menurut Miswan, kondisi ini bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi sudah mengarah pada dugaan permainan di lapangan. Pasalnya, pupuk yang seharusnya sudah sampai ke tangan petani sejak bulan lalu, bahkan sudah ditebus, justru tak kunjung diterima masyarakat.

Example 300x600

“Ini tidak bisa dianggap sepele. Petani sudah menebus, tapi barangnya tidak ada. Ini bentuk kelalaian serius, atau jangan-jangan ada yang sengaja menahan distribusi,” tegas Miswan dengan nada tinggi, Sabtu (2/5).

Ia mengaku menerima banyak laporan langsung dari petani yang resah karena pupuk tak kunjung datang, sementara musim tanam terus berjalan. Situasi ini dinilai berpotensi merugikan petani secara ekonomi dan mengancam produktivitas pertanian di daerah tersebut.

Lebih jauh, Miswan mengungkap adanya dugaan praktik monopoli dalam proses pengangkutan pupuk subsidi. Ia menyebut, ada indikasi kuat bahwa distribusi dikendalikan oleh oknum tertentu yang menguasai jalur angkutan.

“Saya dapat informasi, ada satu oknum yang menguasai angkutan pupuk ini. Kalau benar, ini sudah masuk kategori permainan kotor. Distribusi pupuk subsidi itu bukan lahan bisnis pribadi,” ujarnya.

Ketua NasDem Lampung Tengah itu menegaskan tidak akan tinggal diam. Ia mendesak pihak terkait, mulai dari distributor hingga dinas terkait, untuk segera turun tangan dan membuka secara terang benderang alur distribusi pupuk subsidi tersebut.

“Kalau ini tidak segera diselesaikan, saya minta aparat penegak hukum turun. Jangan sampai pupuk subsidi yang seharusnya membantu petani malah dijadikan alat permainan segelintir orang,” katanya.

Miswan juga memperingatkan bahwa praktik seperti ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap program subsidi pemerintah. Ia meminta transparansi penuh, termasuk soal kuota, distribusi, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok.

“Jangan main-main dengan hak petani. Kalau ada yang coba-coba ambil keuntungan dari situasi ini, saya pastikan akan saya bongkar sampai tuntas,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak distributor maupun instansi terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi pupuk subsidi di wilayah tersebut. Namun tekanan politik mulai menguat dan publik kini menunggu, siapa yang akan bertanggung jawab. (*)

banner 325x300
banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *