banner 728x250

SIAPA MENGAWASI SATGAS PPKPT UNILA? Menelaah SK Rektor dan Struktur Organisasi Universitas

banner 468x60

Oleh : Dr. Bumi Prawira, M.Psi
Analis psikologi sosial

Bandar Lampung, Charta.id – Diskusi terbuka antara mahasiswa dan pimpinan Universitas Lampung (Unila) di Gedung Serbaguna (GSG), Senin (16/11/2026), menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai bagaimana penanganan kekerasan di lingkungan kampus dikelola dan diawasi.

Example 300x600

Salah satu tuntutan yang mengemuka adalah evaluasi terhadap kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT).

Tuntutan tersebut wajar. Setiap organisasi yang menjalankan tugas penting, terutama yang berkaitan dengan perlindungan korban dan pemeriksaan dugaan kekerasan, harus terbuka terhadap evaluasi.

Namun, sebelum seluruh perhatian diarahkan kepada kinerja Satgas, ada pertanyaan mendasar yang perlu dijawab: siapa sebenarnya yang bertanggung jawab mengoordinasikan, mendukung, dan mengawasi pekerjaan Satgas?

Pertanyaan ini muncul setelah mencermati sejumlah informasi dari ekspose penanganan perkara Satgas PPKPT, dokumen keputusan Rektor, serta keterangan beberapa narasumber yang mengetahui perkembangan penanganan kasus di lingkungan Unila.

Dari sudut pandang psikologi organisasi, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan struktur dan pembagian tugas. Ketidakjelasan kewenangan, dukungan kerja yang kurang memadai, dan lemahnya koordinasi juga dapat memengaruhi efektivitas organisasi, rasa aman, serta kepercayaan warga kampus terhadap mekanisme penanganan kekerasan.

Karena itu, evaluasi Satgas seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan tentang apa yang telah dikerjakan Ketua dan anggotanya. Evaluasi juga perlu menjawab bagaimana universitas menempatkan Satgas dalam organisasinya dan sejauh mana pimpinan telah menjalankan tanggung jawab pengawasan.

SK REKTOR MENETAPKAN SATGAS BERTANGGUNG JAWAB KEPADA REKTOR

Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2173/DST/UN26/KP/2026 menetapkan susunan Satgas PPKPT Unila Tahun 2026.

Dalam Diktum KEDUA, keputusan tersebut secara tegas menyatakan bahwa Satgas PPKPT bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa Satgas bukan organisasi informal yang bekerja atas inisiatif anggotanya sendiri. Satgas merupakan bagian dari mekanisme resmi universitas untuk melaksanakan kewajiban pencegahan dan penanganan kekerasan.

Sementara itu, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, khususnya Pasal 23 dan 24, mengatur kedudukan dan jalur pertanggungjawaban Satgas melalui wakil pimpinan perguruan tinggi yang ditunjuk.

Dalam konteks Unila, fungsi koordinasi tersebut dikaitkan dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni atau WR III. Hubungan ini diperjelas melalui dasar penunjukan dan pembagian kewenangan yang berlaku.

Dengan demikian, terdapat dua hal yang perlu dibedakan. Rektor merupakan pimpinan universitas yang menerima pertanggungjawaban Satgas, sedangkan Wakil Rektor yang ditunjuk menjalankan fungsi koordinasi sesuai ketentuan.

Persoalannya bukan hanya kepada siapa Satgas bertanggung jawab di atas kertas, melainkan bagaimana pertanggungjawaban tersebut dijalankan dalam praktik.

Apakah Satgas menyampaikan laporan perkembangan perkara secara berkala? Siapa yang menerima dan mengevaluasi laporan tersebut? Bagaimana hambatan pemeriksaan dibahas? Dan ketika terdapat perkara yang belum selesai, siapa yang memastikan langkah perbaikan dilakukan?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena koordinasi tidak cukup hanya dibuktikan melalui adanya garis hubungan dalam struktur organisasi. Koordinasi harus terlihat dari komunikasi kerja, dukungan penyelesaian masalah, pemantauan perkembangan perkara, dan tindak lanjut yang terdokumentasi.

MENGAPA SATGAS BERHUBUNGAN DENGAN UPA BIMBINGAN DAN KONSELING?

Persoalan berikutnya berkaitan dengan hubungan Satgas PPKPT dan Unit Penunjang Akademik Bimbingan dan Konseling (UPA BK).

Dalam praktik penanganan perkara, Satgas diketahui memiliki hubungan kerja dengan UPA BK, baik melalui penggunaan fasilitas kerja, mulai dari ruangan, sarana dan prasarana kerja, maupun dukungan layanan tertentu.

Namun, hubungan operasional tersebut perlu dibedakan dari kedudukan struktural.

Permendikbudristek Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung, khususnya Pasal 82–84, mengatur tugas UPA BK dalam menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling, konsultasi, mediasi, penyuluhan, serta pendampingan.

Dalam ketentuan tersebut tidak ditemukan pengaturan khusus yang menempatkan Satgas PPKPT sebagai bagian dari struktur organisasi UPA BK.

Demikian pula, SK Rektor Nomor 2173 Tahun 2026 tidak menyatakan bahwa Kepala UPA BK merupakan atasan struktural Satgas atau pejabat yang bertanggung jawab atas seluruh pemeriksaan dan rekomendasi perkara.

Lalu, bagaimana sebenarnya hubungan kelembagaan Satgas PPKPT dengan UPA BK?

Apakah UPA BK berperan menyediakan fasilitas dan dukungan administratif? Apakah UPA BK menjalankan fungsi layanan psikologis dan pendampingan bagi pihak atau korban yang membutuhkan? Ataukah terdapat penugasan tambahan yang secara khusus mengatur hubungan kerja kedua unsur tersebut?

Jawabannya penting karena ketiga bentuk hubungan tersebut mempunyai konsekuensi tanggung jawab yang berbeda.

Jika UPA BK memberikan layanan konseling, tentu kualitas layanan tersebut dapat dievaluasi. Namun, tanggung jawab memberikan konseling tidak otomatis mencakup kewenangan melakukan pemeriksaan, menyusun rekomendasi sanksi, atau mengambil keputusan terhadap terlapor.

Penempatan kegiatan Satgas di lingkungan UPA BK tidak dengan sendirinya menjadikan Kepala UPA BK bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan Satgas.

Pertanggungjawaban harus didasarkan pada tugas dan kewenangan yang diberikan secara resmi, bukan semata-mata pada lokasi sekretariat atau penggunaan fasilitas bersama.

KEANGGOTAAN SATGAS MELIBATKAN REKOMENDASI PIMPINAN FAKULTAS

Hal lain yang menarik adalah mekanisme pembentukan dan keanggotaan Satgas.

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, Pasal 32 ayat (3) huruf d, mengatur persyaratan surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, fakultas, atau jurusan bagi calon anggota Satgas dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proses pencalonan anggota Satgas juga melibatkan pimpinan unit asal.

Dengan kata lain, penugasan Satgas bukan sekadar kegiatan individual yang terlepas dari organisasi tempat anggotanya bekerja.

Anggota Satgas yang berasal dari unsur dosen tetap mempunyai tanggung jawab akademik, seperti mengajar, membimbing mahasiswa, melakukan penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Pada saat yang sama, tugas pemeriksaan dugaan kekerasan membutuhkan waktu, konsentrasi, ketelitian, serta kesiapan menghadapi perkara yang tidak jarang memiliki kompleksitas psikologis dan hukum.

Jika seorang dosen telah memperoleh rekomendasi pimpinan fakultas untuk menjadi anggota Satgas, bagaimana dukungan diberikan agar ia dapat menjalankan tugas tersebut secara profesional?

Apakah terdapat penyesuaian beban kerja? Bagaimana pengaturan jadwal ketika anggota harus memeriksa saksi atau menghadiri rapat? Apakah unit asal memberikan dukungan administratif ketika anggotanya menjalankan penugasan universitas?

Pemberian rekomendasi memang tidak menjadikan pimpinan fakultas sebagai atasan struktural Satgas. Namun, keterlibatan pimpinan unit asal tetap relevan dalam memastikan anggota memiliki ruang dan dukungan untuk menjalankan tugasnya.

Karena itu, keberhasilan Satgas bukan semata-mata persoalan kompetensi individu. Keberhasilan juga dipengaruhi oleh bagaimana organisasi mendukung anggota yang telah ditugaskan.

PEKERJAAN SATGAS MEMBUTUHKAN DUKUNGAN, BUKAN SEKADAR TUNTUTAN HASIL

Penanganan kekerasan merupakan pekerjaan yang membutuhkan sumber daya.

Satgas harus menerima laporan, menelaah informasi, memeriksa para pihak, menyusun berita acara, menguji bukti, meminta keterangan ahli apabila diperlukan, dan merumuskan rekomendasi.

Di sisi lain, proses tersebut harus dilaksanakan dengan menjaga kerahasiaan, melindungi hak para pihak, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan tekanan psikologis tambahan.

Dari sudut pandang psikologi organisasi, beban tugas yang besar tanpa dukungan memadai berpotensi meningkatkan tekanan kerja, konflik peran, dan kelelahan emosional.

Karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana universitas menyediakan anggaran, di mana letak anggaran atau pada unit apa anggaran tersebut dikelola, fasilitas, tenaga pendukung, serta mekanisme koordinasi bagi Satgas PPKPT.

Apakah terdapat alokasi anggaran yang jelas? Melalui unit mana kebutuhan operasional difasilitasi? Siapa yang membantu ketika pemeriksaan membutuhkan tenaga ahli, pendampingan khusus, atau fasilitas tambahan?

Pertanyaan ini bukan untuk menyimpulkan bahwa universitas tidak menyediakan dukungan. Sebaliknya, pertanyaan tersebut diperlukan agar kecukupan dukungan dapat menjadi bagian dari evaluasi yang objektif.

Satgas tidak seharusnya diperlakukan seperti organisasi yang harus mencari sendiri seluruh sumber daya untuk menjalankan tanggung jawab yang diberikan universitas.

Jika Satgas dituntut bekerja secara profesional, maka universitas juga berkewajiban memastikan tersedia kondisi kerja yang memungkinkan profesionalitas tersebut diwujudkan.

REKOMENDASI SATGAS TIDAK SAMA DENGAN KEPUTUSAN SANKSI

Dalam sejumlah diskusi mengenai penanganan kekerasan, sering muncul kesan bahwa ketika sebuah perkara belum menghasilkan keputusan akhir, berarti Satgas belum menyelesaikan pekerjaannya.

Padahal, terdapat pembagian kewenangan yang perlu dipahami.

Satgas bertugas melakukan pemeriksaan, menyusun kesimpulan, dan menyampaikan rekomendasi. Setelah itu, pimpinan perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang memiliki tanggung jawab menelaah, mengambil keputusan, dan memastikan tindak lanjut dilaksanakan sesuai ketentuan.

Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam perkembangan penanganan perkara RF di FKIP Unila.

Pada 6 Oktober 2026, Satgas menyampaikan rekomendasi yang memuat evaluasi prosedural pemeriksaan, sembilan langkah korektif, serta beberapa alternatif tindak lanjut.

Selanjutnya, pada 6 November 2026, Satgas menyampaikan rekomendasi lanjutan mengenai pemeriksaan disiplin PNS, pemberhentian sementara dari jabatan Koordinator Program Studi, serta pendampingan psikologis bagi korban.

Rektor kemudian menerbitkan keputusan pemberhentian sementara RF dari jabatan Kaprodi pada 13 November 2026 selama pemeriksaan disiplin berlangsung.

Rangkaian ini memperlihatkan bahwa penanganan perkara tidak berhenti ketika Satgas menyampaikan rekomendasi. Masih terdapat tahapan pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindak lanjut yang menjadi kewenangan pimpinan universitas maupun fakultas.

Jika suatu rekomendasi telah disampaikan tetapi pelaksanaannya belum selesai, apakah seluruh keterlambatan dapat dibebankan kepada Satgas?

Tentu diperlukan penelusuran lebih lanjut.

Jika hambatan berada pada pemeriksaan, Satgas perlu menjelaskan penyebabnya. Jika rekomendasi telah diterima tetapi masih menunggu keputusan, pejabat yang berwenang harus menjelaskan proses tindak lanjutnya.

Apabila keputusan telah diterbitkan tetapi belum dilaksanakan, evaluasi perlu diarahkan kepada unit pelaksana.

Tanpa pemisahan tersebut, penilaian kinerja berisiko mencampuradukkan pekerjaan Satgas dengan kewenangan pimpinan universitas.

UPA BK TIDAK OTOMATIS MENANGGUNG SELURUH PERSOALAN SATGAS

Kejelasan pembagian tanggung jawab juga penting untuk menilai peran UPA BK.

Sebagai unit layanan, UPA BK mempunyai tanggung jawab memberikan pelayanan bimbingan dan konseling sesuai tugasnya.

Dalam penanganan kekerasan, layanan psikologis dapat menjadi bagian penting dari upaya membantu pihak yang membutuhkan pendampingan.

Namun, UPA BK bukan dengan sendirinya lembaga yang mempunyai kewenangan menetapkan hasil pemeriksaan atau menentukan rekomendasi Satgas.

Apabila terdapat penugasan tambahan dari Rektor, pelaksanaannya dapat dievaluasi berdasarkan ruang lingkup penugasan tersebut.

Tidak tepat apabila Kepala UPA BK dimintai pertanggungjawaban atas seluruh hasil kerja Satgas tanpa terlebih dahulu menjelaskan kewenangan dan tanggung jawab yang secara resmi diberikan kepadanya.

Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa UPA tidak memiliki bantuan divisi-divisi. Ini juga menjadi pertanyaan yang perlu dijelaskan. Apakah semua tugas dapat diselesaikan sendiri oleh satu orang?

Prinsip yang sama berlaku kepada fakultas maupun jajaran pimpinan universitas.

Setiap unsur harus bertanggung jawab sesuai fungsi masing-masing. Tidak seharusnya suatu unit menjadi tempat menumpuk seluruh persoalan hanya karena secara administratif mempunyai hubungan kerja dengan Satgas.

PENANGANAN KEKERASAN JUGA MENYANGKUT RASA AMAN DAN KEPERCAYAAN

Dari perspektif psikologi, kualitas penanganan kekerasan tidak cukup dilihat dari banyaknya laporan yang diterima atau jumlah rekomendasi yang diterbitkan.

Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana institusi membangun kepercayaan warga kampus terhadap mekanisme pelaporan dan pemeriksaan.

Korban membutuhkan rasa aman untuk menyampaikan pengalaman dan memperoleh perlindungan. Terlapor berhak mendapatkan pemeriksaan yang objektif dan kepastian proses. Saksi memerlukan kondisi yang memungkinkan mereka memberikan keterangan tanpa tekanan.

Sementara itu, anggota Satgas membutuhkan dukungan organisasi agar dapat menjalankan pemeriksaan secara profesional.

Ketika hubungan kewenangan tidak jelas, pekerjaan berlarut-larut, atau tindak lanjut tidak dapat dipastikan, kepercayaan terhadap sistem penanganan berpotensi menurun.

Dalam psikologi organisasi, kepercayaan terhadap institusi berkaitan erat dengan persepsi mengenai keadilan prosedural, konsistensi aturan, dan kesediaan pimpinan bertanggung jawab.

Warga kampus akan lebih mudah mempercayai mekanisme penanganan apabila mengetahui bahwa laporan diproses dengan prosedur yang jelas, setiap pihak diperlakukan secara adil, dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, memperjelas kedudukan Satgas bukan sekadar persoalan administrasi organisasi. Hal tersebut juga menjadi bagian penting dalam membangun rasa aman dan kepercayaan terhadap institusi.

EVALUASI SATGAS HARUS MENJANGKAU SELURUH JALUR KEPEMIMPINAN

Diskusi GSG pada 16 November 2026 seharusnya menjadi momentum untuk melihat secara menyeluruh bagaimana penanganan kekerasan dikelola di Universitas Lampung.

Evaluasi kinerja Satgas tetap penting. Namun, penilaian tidak cukup berhenti pada jumlah perkara yang selesai, lamanya pemeriksaan, atau kualitas rekomendasi.

Evaluasi juga perlu mengetahui bagaimana Rektor menjalankan tanggung jawab kelembagaan, bagaimana Wakil Rektor yang ditunjuk mengoordinasikan pekerjaan Satgas, bagaimana fakultas mendukung pemeriksaan, serta bagaimana UPA BK menyediakan layanan sesuai fungsinya.

Apakah selama ini terdapat evaluasi berkala? Apakah hambatan pemeriksaan diketahui pimpinan? Apakah rekomendasi Satgas dibahas dan ditindaklanjuti? Bagaimana perbaikan dilakukan ketika ditemukan kekurangan prosedural?

Pertanyaan tersebut penting karena dalam organisasi yang sehat, tanggung jawab tidak hanya berada pada pelaksana di lapangan.

Pimpinan mempunyai kewajiban memastikan pekerjaan organisasi terhubung, hambatan diselesaikan, dan setiap keputusan dapat dijalankan.

Transparansi tidak cukup hanya dengan masing-masing unit menjelaskan pekerjaannya sendiri.

Rektor menyampaikan apa yang telah dilakukan Rektorat. Fakultas menjelaskan tindakan yang diambil. Satgas menyampaikan hasil pemeriksaan dan rekomendasinya.

Namun, publik juga memerlukan penjelasan mengenai siapa yang menghubungkan seluruh pekerjaan tersebut dan bagaimana pelaksanaannya dipantau.

Di sinilah kualitas kepemimpinan universitas sesungguhnya dapat dinilai.

MEMPERJELAS PERTANGGUNGJAWABAN, MEMBANGUN KEPERCAYAAN

Pertanyaan mengenai siapa yang mengawasi Satgas PPKPT Unila tidak semestinya dipahami sebagai upaya mencari pihak yang harus disalahkan.

Sebaliknya, pertanyaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola dan memastikan tanggung jawab setiap unsur organisasi dapat dijalankan secara jelas.

SK Rektor telah menetapkan Satgas bertanggung jawab kepada Rektor. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengatur jalur koordinasi melalui wakil pimpinan yang ditunjuk.

OTK Unila memberikan tugas tersendiri kepada UPA BK melalui skema layanan psikologis. Sementara pimpinan fakultas berperan dalam rekomendasi pencalonan anggota serta dukungan pelaksanaan tugas sesuai kewenangannya.

Seluruh hubungan tersebut harus dapat dijelaskan melalui dokumen penugasan dan praktik kerja yang dapat ditelusuri.

Jangan sampai muncul kesan bahwa Satgas merupakan organisasi yang berjalan tanpa kejelasan pengelolaan dan seolah-olah menjadi tanggung jawab UPA BK tanpa dokumen keputusan yang kuat dan resmi.

Jika Satgas melakukan kekeliruan, evaluasi harus dilakukan. Jika terdapat persoalan koordinasi dan dukungan, pimpinan yang bertanggung jawab juga perlu memberikan penjelasan.

Begitu pula apabila rekomendasi belum memperoleh tindak lanjut, harus diketahui di mana hambatannya dan siapa yang berwenang menyelesaikannya.

Sebab, Satgas bukan organisasi yang dapat dibebani seluruh tanggung jawab penanganan kekerasan tanpa dukungan dan pengawasan yang memadai.

Pada akhirnya, perguruan tinggi yang berkomitmen mencegah kekerasan tidak cukup hanya membentuk Satgas dan menetapkan anggotanya melalui surat keputusan.

Universitas juga harus memastikan Satgas memiliki kedudukan yang jelas, memperoleh dukungan yang memadai, menjalankan pemeriksaan secara independen, dan mempunyai jalur pertanggungjawaban yang efektif.

Satgas yang akuntabel membutuhkan kepemimpinan universitas yang juga akuntabel.

Dari sinilah kepercayaan warga kampus terhadap sistem penanganan kekerasan dapat dibangun dan dipertahankan.

TENTANG PENULIS

Penulis merupakan pengamat dan pemerhati persoalan psikologi organisasi, perlindungan warga kampus, serta tata kelola penanganan kekerasan di perguruan tinggi.

banner 325x300
banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *