Way Kanan, Charta.id — Sekolah semestinya menjadi tempat paling aman bagi anak-anak untuk belajar, bermimpi, dan menyiapkan masa depan. Namun, pemandangan di SMK Negeri 1 Way Bahuga dan SMK Negeri 1 Kecamatan Bumi Agung, Way Kanan, menghadirkan ironi yang tak bisa diabaikan.
Di tengah aktivitas belajar yang tetap berjalan, kondisi sejumlah bagian bangunan justru menunjukkan tanda-tanda membutuhkan perhatian serius.
Plafon terlihat berlubang dan mengelupas. Rangka kayu pada bagian atap tampak menua dan terbuka. Kerusakan tersebut menjadi gambaran bahwa fasilitas pendidikan di dua sekolah tersebut membutuhkan penanganan agar proses belajar mengajar berlangsung aman dan nyaman.
Bagi Anggota DPRD Provinsi Lampung daerah pemilihan Lampung Utara dan Way Kanan, Sahdana, kondisi itu bukan sekadar persoalan fisik bangunan.
Di balik plafon yang rusak, ada keselamatan siswa. Di balik ruang kelas yang membutuhkan rehabilitasi, ada masa depan generasi muda yang sedang dipersiapkan.
“Jangan sampai kita berbicara tentang peningkatan kualitas pendidikan, tetapi kondisi ruang belajar masih seperti ini. Anak-anak kita berhak mendapatkan tempat belajar yang aman, nyaman dan layak,” tegas Sahdana, Selasa (18/8).
Menurut Sahdana, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya diukur dari kualitas kurikulum, tenaga pendidik maupun prestasi siswa. Infrastruktur sekolah juga menjadi bagian penting yang menentukan kualitas lingkungan belajar.
Terlebih, SMK memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi yang memiliki keterampilan dan kompetensi untuk memasuki dunia kerja.
Karena itu, ruang belajar yang aman dan layak bukan kemewahan. Ia merupakan kebutuhan dasar dalam proses pendidikan.
Sahdana mendorong pemerintah melakukan pendataan dan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi sarana dan prasarana sekolah. Sekolah dengan tingkat kerusakan yang membutuhkan penanganan serius, menurutnya, harus menjadi bagian dari skala prioritas rehabilitasi.
“Ini harus menjadi perhatian bersama. Kita tidak ingin anak-anak Way Kanan belajar dalam kondisi yang membuat mereka merasa kurang diperhatikan,” ujarnya.
Ia berharap persoalan tersebut tidak berhenti sebagai dokumentasi ataupun catatan semata. Pemeriksaan kondisi bangunan, penentuan tingkat kerusakan, penyusunan prioritas hingga pengalokasian anggaran perlu dilakukan secara konkret.
Sebab jika kerusakan terus dibiarkan, persoalan kecil dapat berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar. Di sisi lain, ada risiko keselamatan yang tidak boleh dipandang sebelah mata. (*)
