Penulis : Novis Pawarman, S.Pd.
Wartawan bersertifikasi
Saat ini Indonesia telah merdeka ke 81 Tahun, bukan lagi berjuang melawan penjajah tapi mengisi kemerdekaan kegiatan positif dan tata Kelola APBN yang benar dari celah kebocoran.
Pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo mengatakan setiap rupiah yang dikumpulkan oleh negara, sudah seharusnya dikembalikan untuk harapan rakyat.
Era kepemimpinan Prabowo Subianto yang tegas, Responsif telah masiv melakukan penangkapan terhadap kasus korupsi dan gencar melaksanakan program ASRI dari masyarakat, PNS, TNI-Polri.
Perbaikan negara tidak dilakukan dengan instan masa kepemimpinan Prabowo telah menunjukkan keseriusan terhadap penanganan koruptor hanya saja penerapan RUU menjadi UU Perampasan Aset terhadap koruptor terus dibahas, apalagi kerusakan dimuka bumi baik di struktur pemerintahan dan pengerukan SDA mulai ditertibkan.
Ibarat penyakit yang sudah Kronis namun Prabowo pandai melihat dari hulu ke hilir menanganinya dan ia tetap sigap menanganinya tanpa pandang bulu sudah banyak Kepala daerah hingga Jaksa yang sudah sekolah.
Seharusnya Rakyat bertanya apa yang bisa kita berikan kepada negara, jangan tanyakan negara sudah berikan apankeada kita, kita ciptakan suasana kondusif, kesejukan dan keharmonisan itu sebagai rakyat sudah cukup demi terciptanya investasi dan ekonomi yang baik.
Oleh karena itu negara pun tidak dengan serta merta melakukan penarikan pajak kepada warga yang baru mau berusaha, kemudian baru yang mau memiliki rumah dan semua potensi pajak yang ada pada rakyat ditarik dan dinaikkan padahal masih banyak potensi yang bisa ditarik pajak yang bersumber bukan dari PBB rakyat kecil.
Indonesia menghadapi bonus demografi dengan tingkat usia produktif yang lebih banyak ditahun 2045 diharapkan Negara bisa hadir Kelola menghadapi Indonesia Maju bukan Indonesia Gelap.
Setiap kepemimpinan, contoh Era Susilo Bambang Yudhoyono program unggulan yang dirasakan masyarakat hingga harini kaum guru yaitu sertifikasi, Jokowi infrastruktur tol dan kereta api cepat, Prabowo melalui program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
Saya rasa program MBG dan KDMP sudah mengurangi anggaran yang lain, tujuannya mulia namun pelaksanaanya kesulitan pengelolaan yang baik yang selalu berbenturan dengan kepentingan.
Sehingga menyebabkan anggaran pendidikan di Indonesia berkurang.
Berikut daftar 10 negara dengan belanja pendidikan terendah berdasarkan persentase terhadap PDB dikutip dari Seasia Stats, Kamis (15/7/2026) :
1. Indonesia – Belanja pendidikan 1,3% dari PDB | Penduduk usia ≤24 tahun: 40,2%
2. Pakistan – 2,0% | 56,2%
3. Bangladesh – 2,0% | 46,6%
4. Singapura -2,2% | 25,6%
5. Thailand – 2,5% | 26,9%
6. Vietnam – 2,9% | 36,6%
7. Irlandia – 2,9% | 31,6%
8. Türkiye – 3,1% | 35,4%
9. Rumania – 3,3% | 26,7%
10. Jepang – 3,3% | 20,8%
Kemudian jaminan kesehatan rakyat Indonesia yang belum dirasakan baik dipelosok yang belum memiliki akses cepat ke RS hingga pengoptimalan layanan publik dari tingkat Puskesmas dengan rangkaian adminsitrasi yang belum memiliki SOP penanganan pasien.
Sebagai contoh warga A yang ingin berobat menggunakan BPJS dengan KTP dan KK, ia harus berobat di Faskes tempat dia sesuai KTP dan KK.
Ketika dia ingin berobat tidak akan dilayani di Puskesmas ketika dia tidak berobat di Puskesmas yang berada sesuai KTP, maka rakyat tidak memiliki akses, akan memilih mengocek uang untuk menggunakan layanan umum, karena dia tidak mencabut di Faskesnya, bagaimana ketika sedang dijalan tiba-tiba sakit ingin berobat harus kembali sesuai KTP memakan waktu yang lama padahal KTP ini sudah terintegrasi dan digital, tinggal lakukan pencatatan antar Puskesmas se Indonesia tanpa harus pasien dipersulit dengan kembali ke Faskenya untuk berobat.
Apakah yang membedakan antara Puskesmas yang satu dengan lainnya, presidennya sama Prabowo namun pelayanan publik dipersulit oleh oknum.
Era Bapak Presiden Joko Widodo. Pelayanan kesehatan dibuat cepat tanpa ribet ketika bisa dibuat ringkas kenapa dibuat lama.
Kesehatan, pendidikan, infrasturuktur merupakan hak paling mendasar bagi rakyat yang seharusnya bisa dirasakan dengan kebermanfaatan oleh rakyat.
