Lampung Tengah, Charta.id — Para pedagang pasar di Lampung Tengah dinilai memiliki ikatan batin yang kuat dengan Presiden Prabowo Subianto. Bukan hanya soal politik, kedekatan itu juga tumbuh dari harapan para pedagang terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semakin memberi ruang bagi ekonomi kerakyatan.
Ketua APPSI Lampung Tengah, M. Amin Fauzi, S.IP, mengatakan pedagang pasar melihat sejumlah program pemerintah di bawah Presiden Prabowo sebagai peluang untuk memperkuat usaha masyarakat kecil.
“Kalau ditanya bagaimana hubungan pedagang dengan Pak Prabowo, saya kira ikatan batin itu masih kuat. Pak Prabowo selalu ada di hati pedagang. Karena kami melihat ada perhatian terhadap ekonomi rakyat, terhadap usaha kecil, terhadap masyarakat yang memang sehari-hari mencari penghasilan dari berdagang,” kata Amin.
Menurut Amin, pedagang tidak membutuhkan kebijakan yang rumit. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang benar-benar bisa dirasakan dalam aktivitas mereka sehari-hari.
“Pedagang itu sederhana. Kami ingin bisa berjualan dengan tenang, modal mudah, barang tersedia, harga stabil, pembeli ada dan usaha bisa berkembang. Kalau pemerintah bisa memberikan ruang untuk itu, manfaatnya akan langsung dirasakan pedagang,” ujarnya.
Ia menyebut keberadaan pasar di Lampung Tengah menjadi bagian penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data yang digunakan APPSI Lampung Tengah, terdapat sekitar 92 pasar yang menjadi pusat aktivitas perdagangan masyarakat.
“92 pasar ini bukan angka yang kecil. Di setiap pasar ada pedagang, ada pembeli, ada buruh angkut, ada pengepul, ada petani yang membawa hasil bumi, ada sopir dan banyak masyarakat lainnya yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas pasar,” katanya.
Amin menilai semakin hidup pasar, semakin besar pula perputaran ekonomi masyarakat.
“Jadi jangan melihat pasar hanya sebagai tempat orang jual beli. Pasar itu pusat perputaran ekonomi rakyat. Uang dari masyarakat masuk ke pedagang, pedagang membeli barang dari petani atau pemasok, petani mendapatkan penghasilan, kemudian uang itu kembali berputar di masyarakat,” ujarnya.
Ia mengatakan sejumlah program pemerintah yang menyasar UMKM dan penguatan ekonomi rakyat menjadi angin segar bagi pedagang pasar, terutama dalam persoalan permodalan.
“Yang paling dirasakan pedagang adalah ketika pemerintah memberikan kemudahan akses modal. Pedagang kecil sering kali bukan tidak mau berkembang, tetapi modalnya terbatas. Kalau akses pembiayaan semakin mudah dan bunganya terjangkau, mereka bisa menambah barang dagangan, memperbesar usaha dan membuka peluang penghasilan baru,” kata Amin.
Pemerintah pada 2025 menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR sebesar Rp300 triliun sebagai salah satu instrumen penguatan sektor riil dan ekonomi kerakyatan.
Menurut Amin, program pembiayaan seperti KUR akan semakin bermanfaat apabila informasi dan aksesnya benar-benar sampai ke pedagang pasar.
“Jangan sampai pedagang hanya tahu namanya saja. Kami ingin pedagang tahu bagaimana cara mengaksesnya, apa syaratnya dan bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan pembiayaan tersebut. Kalau aksesnya mudah, manfaatnya sangat besar bagi pedagang,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah terus memperluas pendampingan kepada pelaku usaha kecil agar pedagang tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga memiliki kemampuan mengembangkan usaha.
“Modal penting, tetapi pendampingan juga penting. Pedagang harus dibantu bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengembangkan dagangan, bagaimana menggunakan pembayaran digital dan bagaimana memasarkan barang supaya pembelinya semakin luas,” katanya.
Amin juga menilai kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan produk dalam negeri akan memberikan dampak positif bagi pedagang pasar.
“Kalau produk lokal semakin kuat, pedagang juga mendapatkan barang yang bisa dijual. Kita punya banyak hasil pertanian dan produk masyarakat sendiri. Jangan sampai hasilnya ada, tetapi pasarnya tidak ada,” ujarnya.
Hal tersebut menjadi semakin penting bagi Lampung Tengah yang memiliki basis ekonomi pertanian yang kuat. BPS Kabupaten Lampung Tengah menyebut sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar ekonomi daerah dengan kontribusi lebih dari 30 persen. Pada saat yang sama, sektor perdagangan dalam lima tahun terakhir terus meningkat dan menjadi salah satu penguat ekonomi daerah.
“Ini yang harus kita sambungkan. Petani menghasilkan, pedagang menjual, masyarakat membeli. Kalau rantainya berjalan, semuanya mendapatkan manfaat,” kata Amin.
Menurutnya, hasil bumi seperti beras, jagung, singkong dan berbagai komoditas pertanian lainnya memiliki hubungan langsung dengan aktivitas perdagangan.
“Petani tidak bisa berdiri sendiri, pedagang juga tidak bisa berdiri sendiri. Hasil pertanian membutuhkan pasar. Pedagang membutuhkan barang. Jadi pemerintah perlu menjaga agar hubungan ini tetap sehat,” ujarnya.
Data BPS juga menunjukkan perekonomian Lampung terus tumbuh. Pada 2025, ekonomi Provinsi Lampung tumbuh 5,28 persen. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tetap menjadi salah satu sektor utama dalam struktur ekonomi daerah, sementara perdagangan juga memiliki peran besar.
Bahkan pada triwulan III 2025, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Lampung tumbuh 7,74 persen secara tahunan. Pada periode yang sama, perdagangan besar dan eceran juga mencatat pertumbuhan kumulatif 5,90 persen.
Amin mengatakan angka tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian dan perdagangan memang tidak bisa dipisahkan.
“Ketika pertanian tumbuh, ada hasil yang harus dipasarkan. Ketika perdagangan tumbuh, berarti ada aktivitas jual beli yang semakin besar. Pedagang berada di tengah-tengah proses itu,” katanya.
Ia berharap pemerintah terus menjaga daya beli masyarakat karena kondisi tersebut sangat menentukan pendapatan pedagang.
“Pedagang itu sangat bergantung kepada pembeli. Kalau daya beli masyarakat kuat, pasar ramai. Kalau masyarakat mulai mengurangi belanja, pedagang langsung merasakan dampaknya,” ujarnya.
Karena itu, Amin menilai berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan stabilitas harga, penguatan daya beli, bantuan kepada masyarakat dan pemberdayaan UMKM pada akhirnya juga memberikan dampak kepada pedagang pasar.
“Kalau masyarakat punya kemampuan membeli, pedagang mendapatkan pembeli. Kalau harga kebutuhan pokok terkendali, masyarakat tidak terlalu terbebani dan pedagang juga lebih mudah menjual barang,” katanya.
Ia menambahkan, perhatian pemerintah terhadap pasar rakyat juga harus terus ditingkatkan, mulai dari fasilitas, kebersihan, keamanan hingga kenyamanan.
“Pedagang tentu ingin pasarnya bagus. Kalau pasar bersih, tertata dan nyaman, pembeli juga akan lebih senang datang. Ini bagian dari bagaimana pemerintah membantu pedagang,” ujarnya.
Menurut Amin, modernisasi pasar juga tidak berarti menghilangkan ciri khas pasar rakyat.
“Kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Pedagang bisa menggunakan QRIS, menerima pesanan melalui WhatsApp, mempromosikan dagangan melalui media sosial. Tetapi pasar rakyat tetap harus menjadi tempat masyarakat bertemu dan melakukan transaksi,” katanya.
Ia menyebut digitalisasi juga dapat membantu pedagang memperluas pasar tanpa harus meninggalkan tempat usahanya.
“Kalau dulu pembelinya hanya orang yang datang ke pasar, sekarang bisa lebih luas. Pedagang bisa menerima pesanan dari pelanggan melalui telepon atau media sosial. Ini peluang yang harus dimanfaatkan,” ujarnya.
Amin menilai keberpihakan pemerintah kepada pedagang akan semakin terasa jika berbagai program tersebut benar-benar menyentuh pasar-pasar di tingkat kecamatan dan kampung.
“Jangan hanya pasar besar yang diperhatikan. Pedagang kecil di pasar kecamatan dan kampung juga harus mendapatkan perhatian. Karena mereka inilah yang setiap hari bersentuhan langsung dengan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan APPSI Lampung Tengah siap menjadi jembatan antara pedagang dan pemerintah.
“Kami siap menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan pedagang. Kalau ada program pemerintah yang baik, kami akan bantu menyosialisasikan. Kalau ada persoalan di lapangan, kami juga akan menyampaikannya kepada pemerintah,” ujar Amin.
Menurutnya, pedagang tidak ingin hanya menjadi objek kebijakan, tetapi ingin dilibatkan dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Pedagang ini pelaku ekonomi. Kami bukan hanya penerima program. Kami juga ikut menggerakkan ekonomi daerah,” katanya.
Amin berharap berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo dapat terus memberikan manfaat nyata bagi pedagang.
“Kami berharap program-program ini jangan berhenti. Terus dilanjutkan dan semakin diperluas. Karena yang dirasakan pedagang bukan hanya soal bantuan, tetapi bagaimana pemerintah menciptakan kondisi supaya kami bisa terus bekerja dan mengembangkan usaha,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan bahwa hubungan pedagang dengan Prabowo bukan hanya soal dukungan politik, tetapi juga harapan agar ekonomi rakyat mendapat perhatian.
“Pak Prabowo selalu ada di hati pedagang. Kami melihat ada keberpihakan terhadap ekonomi rakyat. Harapan kami sederhana, kebijakan yang baik untuk pedagang terus dilanjutkan dan manfaatnya benar-benar sampai ke pasar,” kata Amin.
Dengan jumlah pasar yang mencapai sekitar 92 pasar, Amin optimistis sektor perdagangan dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi Lampung Tengah apabila terus didukung bersama sektor pertanian.
“Kalau 92 pasar ini hidup, petani punya tempat menjual hasil bumi, pedagang punya barang untuk dijual dan masyarakat punya daya beli, ekonomi Lampung Tengah pasti bergerak. Inilah ekonomi rakyat yang sebenarnya,” pungkasnya.(*)
