Oleh: Eko Budi Sulistio, M.AP
Dosen Kebijakan Publik FISIP Universitas Lampung
Beberapa hari terakhir masyarakat dihebohkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik (REL)/VAPE. Dalam fatwanya MUI menyebutkan bahwa menggunakan rokok elektrik (VAPE) hukumnya haram dengan alasan membahayakan kesehatan, merusak lingkungan dan untuk mencegah agar tidak dijadikan sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya. Selain ditujukan kepada pengguna, MUI juga menyatakan bahwa kegiatan memproduksi dan/ atau memperjualbelikan Vape juga haram hukumnya. Terkait dengan fatwanya ini, MUI merekomendasikan dan meminta agar Pemerintah bersama lembaga legislative segera menyusun kebijakan yang mengatur pelarangan vape dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya dengan tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Dalam definisinya, MUI menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rokok elektrik (REL)/Vape adalah rokok elektrik dengan perangkat bertenaga baterai atau lainnya yang dapat memanaskan zat yang mengandung bahan nikotin, gliserin, dan penambah rasa untuk menghasilkan uap (aerosol) yang dihirup oleh pengguna (MUI, 2026). Dalam Fatwa MUI nomor 131 Tahun 2026 yang tentu saja ditujukan bagi umat islam, disajikan berbagai dasar hukum syariat terkait keharaman VAPE, baik yang bersumber pada ayat-ayat al-quran, hadist nabi, maupun pendapat-pendapat ulama terkenal dalam dunia hukum islam. Sebelum memutuskan fatwa haram penggunaan Vape, MUI juga telah mendengarkan dan berdiskusi dengan berbagai pihak terkait dalam suatu forum group discussion (FGD) yang dihadiri oleh unsur penegak hukum, pelaku usaha VAPE, ahli ekonomi dan industry, ahli kesehatan dan juga pengamat sosial. Dengan demikian maka keluarnya Fatwa Haram Penggunaan Vape yang dikeluarkan oleh MUI secara proses dan prosedur telah bersifat partisipatif dan terbuka.
Dalam konteks kebijakan publik bagaimana negara seharusnya merespon fatwa MUI tersebut? Sejujurnya pemerintah tidak akan mudah untuk menentukan sikap dan mengeluarkan kebijakan terkait dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut. Di satu sisi fatwa tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya sosial yang lebih besar disbanding dengan kerugian ekonomi, namun di sisi lain pemerintah juga harus dapat memberikan jaminan dan perlindungan berusaha bagi usaha-usaha yang telah mendapatkan legalitas usahanya dan mengikuti aturan-aturan dalam berusaha. Disinilah perlu dilakukan kajian secara hati-hati dan komprehensif dari berbagai aspek dan kepentingan publik.
Dalam tulisan ini, penulis mengajukan setidaknya ada 4 hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan serius bagi pemerintah sebelum memutuskan formulasi kebijakan untuk merespon fatwa MUI tersebut.
Pertama, pemerintah perlu melakukan kajian terlebih dahulu tentang efek kesehatan penggunaan Vape khususnya di kalangan generasi muda. Menurut World Health Organization (WHO) diperkirakan setidaknya terdapat 15 juta pengguna rokok elektrik anak remaja berusia 13-15 tahun. Dalam survei yang dilakukan oleh Bigwanto, dkk (2025), dari 1.600 responden dari kalangan anak muda berusia 15-24 tahun ditemukan sebesar 13,3% menggunakan Vape dan sebesar 6,7 – 10,1% rentan menggunakan VAPE pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa Vape telah menjadi perangkat yang populer di kalangan generasi muda untuk menikmati za-zat aditif seperti nikotin, dan berpeluang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika.
Kedua, produksi dan distribusi Vape selama ini merupakan kegiatan legal di Indonesia. Pada pebisnis Vape mengaku membayar cukai dan berada dalam pengawasan pemerintah. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika pada pengusaha Vape ini meminta jaminan kepastian hukum dan perlindungan berusaha dari pemerintah. Dalam pengakuannya setidaknya ada sekira 7000 toko ritel vape di seluruh Indonesia dengan perkiraan omset berkisar 7-8 triliun rupiah. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia saat ini dimana masih diperlukan lapangan pekerjaan yang luas dan penguatan industry, maka mematikan bisnis Vape begitu saja tentu bukan hal yang bijaksana dan dapat berakibat negatif bagi perekonomian masyarakat. Untuk itu pemerintah harus dapat memberikan jaminan hukum dan kepastian berusaha agar tidak menimbulkan keguncangan dalam sistem perekonomian nasional.
Ketiga, dampak penggunaan vape khususnya dalam konteks untuk mengkonsumsi narkoba. Vape, sesuai definsi MUI diatas sebenarnya hanyalah perangkat elektrik untuk menikmati nikotin dengan cara lain. Namun, akhir-akhir ini ditemukan bahwa rokok elektrik tidak hanya digunakan untuk menikmati nikotin biasa seperti yang ada pada rokok konvensional, tetapi juga sebagai alat untuk mengkonsumsi narkotika khususnya jenis etomidate yang sangat membahayakan kesehatan tubuh penggunanya. Pada Januari 2026, Kepolisian Republik Indonesia berhasil membongkar produksi etomidate hamoir 5.000 ml di sebuah laoratorium di Jakarta Selatan. Temuan Badan Narkotika Nasional (BNN) lebih mengejutkan lagi. Dari sebanyak 1.789 cairan vape yang diuji sampling 98% mengandung narkotika, psikotropika, atau New Psychoactive Substances (NPS) dan 96,71% mengandung etomidate.
Keempat, potensi munculkan pasar ilegal vape. Jika pemerintah mengeluarkan kebijakan pelarangan Vape sama sekali sebagaimana diminta oleh MUI, maka sangat dimungkinkan munculnya pasar illegal vape atau yang sering dikenal dengan istilah Black Market. Jika hal ini terjadi justru akan lebih membahayakan dan merugikan.
Pemerintah akan makin sulit mengendalikan peredaran vape dan memberikan sanksi bagi penjualnya. Pemerintah juga akan kehilanagan potensi pendapatan ekonomi dari bisnis vape legal. Dalam ilmu kebijakan publik ini disebut sebagai unintended consequences of public policy atau dampak yang tidak diharapkan yang muncul dari adanya suatu kebijakan publik yang salah. Dalam prinsip ekonomi yang sederhana, dimana ada permintaan pasti akan ada penawaran. Jika tidak bisa disediakan secara legal maka akan terjadi penawaran secara illegal.
Lalu bagaimana sebaiknya pemerintah mengambil kebijakan terkait dengan permintaan MUI untuk melarang bisnis vape? Pemerintah tidak perlu melarang sama sekali penggunaan vape yang ditujukan untuk menikmati rokok dengan cara lain. Seperti halnya kebijakan pemerintah terhadap bisnis rokok, pemerintah cukup memberikan peringatan keras terhadap bahaya rokok namun tidak menutup pabrik rokoknya. Pemerintah perlu selalu memberikan edukasi agar literasi masyarakat terhadap bahaya menggunakan vape meningkat. Pemerintah harus dapat membuat kebijakan yang bersifat win win solution, bagi semua pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bisnis vape ini. Dalam hal ini MUI tentu saja tidak bisa disalahkan sebagai pihak yang berkepentingan untuk melindungi umat islam dari perbuatan yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat. MUI telah menjalankan fungsinya secara tepat dengan memberikan fatwa haram penggunaan Vape. Secara kewajiban dakwah, tugas MUI telah terlaksana. Bagi umat Islam yang memegang teguh hukum-hukum islam, pasti akan menghormati dan melaksanakan keputusan ulama. Namun jika tidak mengikuti fatwa tersebut, maka tentu saja mereka sudah siap dengan segala resikonya baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan bagi masyarakat yang bukan dari kalangan umat islam, mereka tentu tidak terikat dengan fatwa haram MUI ini.
