Pandangan Reflektif
Oleh: Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si.
Bandar Lampung, Charta.id — Gelombang demonstrasi mahasiswa terkait penanganan dugaan tindak kekerasan seksual dan kekerasan terhadap mahasiswa di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Lampung (Unila) harus dibaca sebagai peringatan serius bagi institusi pendidikan tinggi.
Aspirasi mahasiswa tidak boleh dipandang sebagai gangguan terhadap stabilitas kampus. Sebaliknya, demonstrasi merupakan ekspresi kepedulian, kegelisahan, sekaligus tuntutan agar kampus benar-benar hadir sebagai ruang pendidikan yang aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Di balik demonstrasi tersebut terdapat persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar siapa yang salah dan siapa yang harus disalahkan. Ada persoalan perlindungan korban, integritas kelembagaan, efektivitas mekanisme penanganan kasus, tanggung jawab pengambilan keputusan, dan yang paling mendasar adalah keteladanan kepemimpinan.
Dalam situasi seperti ini, seluruh pihak perlu menahan diri dari saling menyalahkan. Namun, menenangkan suasana bukan berarti membungkam kritik. Menjaga nama baik institusi bukan berarti menutupi persoalan. Justru keberanian mengakui persoalan, memperbaiki kekurangan, dan menegakkan keadilan merupakan cara paling terhormat untuk menjaga martabat Unila.
SATGAS BUKAN PENGAMBIL KEPUTUSAN AKHIR
Satu hal yang perlu dipahami secara proporsional adalah kedudukan dan fungsi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT).
Satgas memiliki mandat untuk melakukan pencegahan, menerima dan menindaklanjuti laporan, melakukan identifikasi, pemeriksaan atau investigasi sesuai kewenangannya, serta menyusun rekomendasi dan opsi penyelesaian berdasarkan hasil penanganan kasus.
Satgas bukan lembaga yang berdiri untuk mengambil alih seluruh kewenangan pimpinan universitas maupun fakultas. Satgas bekerja dalam sistem tata kelola institusi dan memiliki batas kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks penanganan sejumlah kasus di FKIP dan FEB, perlu dipahami bahwa Satgas telah melakukan pekerjaan identifikasi dan investigasi serta menyampaikan opsi penyelesaian kepada pimpinan fakultas dan pihak rektorat. Karena itu, evaluasi terhadap penanganan kasus tidak sepatutnya hanya diarahkan kepada Satgas, tetapi juga harus melihat bagaimana rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
Ada analogi sederhana yang penting dipahami.
Satgas bukan koki yang memasak dan menyajikan menu. Satgas adalah penyedia resep berdasarkan kebutuhan, hasil pemeriksaan, dan persoalan yang ditemukan. Koki adalah pihak yang memiliki kewenangan mengolah resep menjadi hidangan yang tersaji.
Resep dapat disiapkan dengan baik, bahan dapat diidentifikasi, dan alternatif menu dapat ditawarkan. Namun, kualitas hidangan yang akhirnya tersaji sangat ditentukan oleh keputusan dan tindakan koki.
Dengan demikian, ketika hidangan tidak kunjung tersaji, tidak adil jika meja penyedia resep yang justru disalahkan. Harus diperiksa apakah resep telah diterima, apakah keputusan telah dibuat, apakah proses memasak dilakukan, dan apakah ada hambatan yang menyebabkan hidangan tidak pernah sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Analogi ini tentu tidak menghilangkan tanggung jawab Satgas untuk bekerja profesional, objektif, independen, menjaga kerahasiaan, dan memenuhi standar penanganan. Akan tetapi, analogi tersebut mengingatkan bahwa kewenangan dan tanggung jawab harus diletakkan pada posisi yang tepat.
Jangan sampai Satgas yang telah bekerja justru menjadi pihak yang menanggung seluruh beban atas keputusan yang bukan menjadi kewenangannya.
Menghargai kerja Satgas bukan berarti membebaskannya dari evaluasi. Sebaliknya, mengevaluasi Satgas juga tidak boleh menjadi cara untuk menghindari tanggung jawab pimpinan.
JANGAN MENUMBALKAN SATGAS UNTUK MENUTUPI KELAMBANAN KEPUTUSAN
Dalam tata kelola organisasi, terdapat pembagian peran yang jelas antara pelaksana fungsi teknis, pemberi rekomendasi, dan pengambil keputusan.
Satgas bekerja berdasarkan mandat dan prosedur. Pimpinan fakultas dan rektorat memiliki kewenangan manajerial serta tanggung jawab institusional untuk memastikan rekomendasi ditindaklanjuti sesuai aturan.
Ketika rekomendasi telah disampaikan, pimpinan tidak boleh membiarkan proses berjalan tanpa kepastian. Apabila terdapat opsi penyelesaian yang membutuhkan keputusan, keputusan harus diambil secara cepat, terukur, dan bertanggung jawab dengan tetap menjamin hak-hak para pihak.
Jika rekomendasi belum dapat dilaksanakan, harus ada penjelasan yang transparan mengenai alasan, hambatan, dan langkah berikutnya.
Yang tidak boleh terjadi adalah munculnya kesan bahwa Satgas menjadi pihak yang paling mudah dipersalahkan ketika penanganan kasus tidak menghasilkan penyelesaian sebagaimana diharapkan.
Dalam perspektif administrasi publik, ini merupakan persoalan akuntabilitas. Setiap aktor dalam organisasi harus mempertanggungjawabkan tindakan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.
Tidak boleh ada pemindahan tanggung jawab secara sepihak. Tidak boleh pula ada pembiaran yang membuat korban kehilangan kepastian dan kepercayaan terhadap institusi.
Kewenangan selalu beriringan dengan tanggung jawab. Jabatan memberikan otoritas untuk mengambil keputusan, tetapi sekaligus menuntut keberanian mempertanggungjawabkan keputusan tersebut.
KETELADANAN PIMPINAN ADALAH BENTENG PERTAMA PENCEGAHAN
Persoalan kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak cukup diselesaikan dengan membentuk Satgas, menyusun peraturan, memasang spanduk antikekerasan, atau menyelenggarakan sosialisasi. Semua itu penting, tetapi belum cukup.
Pencegahan yang sesungguhnya harus dimulai dari budaya organisasi dan keteladanan pimpinan.
Pimpinan perguruan tinggi, dekan, wakil dekan, ketua jurusan, ketua program studi, dosen, tenaga kependidikan, hingga seluruh unsur sivitas akademika harus menjadi teladan dalam menjaga batas-batas etika, relasi kuasa, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan.
Hubungan dosen dan mahasiswa bukan hubungan yang setara dalam hal otoritas. Dosen memiliki posisi akademik, penilaian, dan pengaruh terhadap perjalanan pendidikan mahasiswa. Karena itu, relasi tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab moral yang tinggi.
Ketika kewenangan akademik disalahgunakan, ketika relasi kuasa dimanfaatkan, atau ketika batas-batas profesional dilanggar, kampus tidak lagi menjadi ruang aman bagi mahasiswa. Keteladanan pimpinan seharusnya menjadi benteng pertama untuk mencegah penyimpangan semacam itu.
Memang tidak tepat menyimpulkan bahwa setiap kasus kekerasan pasti dapat dicegah hanya dengan keteladanan. Namun, budaya organisasi yang dibangun melalui integritas pimpinan, pengawasan, pendidikan etika, dan keberanian menindak pelanggaran akan mempersempit ruang terjadinya kekerasan sekaligus mencegah pembiaran.
Pertanyaan reflektifnya adalah: apakah nilai-nilai etika dan perlindungan terhadap mahasiswa benar-benar hidup dalam perilaku para pemimpin kampus, atau hanya berhenti sebagai slogan dalam berbagai dokumen kelembagaan?
Keteladanan tidak diukur dari pidato, gelar akademik, atau tingginya jabatan. Keteladanan terlihat dari tindakan nyata, terutama ketika institusi menghadapi persoalan yang sulit dan menyangkut martabat manusia.
FENOMENA GUNUNG ES: JANGAN BERHENTI PADA KASUS YANG TERUNGKAP
Kasus-kasus yang muncul ke permukaan perlu menjadi momentum untuk melihat persoalan secara lebih luas. Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi berpotensi menjadi fenomena gunung es. Kasus yang dilaporkan mungkin hanya sebagian kecil dari persoalan yang sesungguhnya terjadi.
Ada korban yang takut berbicara. Ada yang khawatir terhadap masa depan akademiknya. Ada yang memilih diam karena relasi kuasa, tekanan sosial, rasa malu, atau ketidakpercayaan terhadap mekanisme penyelesaian.
Bahkan, tidak tertutup kemungkinan terdapat persoalan yang melibatkan berbagai lapisan organisasi, termasuk unsur yang memiliki jabatan atau kedudukan struktural. Kemungkinan tersebut harus ditangani secara objektif, bukan dijadikan bahan tuduhan tanpa bukti.
Karena itu, Unila perlu melakukan evaluasi yang menyeluruh dan tidak diskriminatif. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan, tanpa melihat jabatan, pangkat, senioritas, kedekatan, maupun pengaruhnya dalam organisasi.
Jangan sampai muncul standar ganda: mahasiswa dituntut menaati etika, sementara pemegang otoritas tidak memperoleh pengawasan yang sama. Kampus harus menjadi tempat yang menjunjung kesetaraan martabat manusia, bukan tempat di mana jabatan menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban.
DEMONSTRASI MAHASISWA HARUS MENJADI MOMENTUM PEMBENAHAN
Demonstrasi mahasiswa perlu ditempatkan dalam kerangka demokrasi kampus yang sehat. Mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, menuntut keadilan, dan meminta kepastian penanganan kasus. Tuntutan tersebut harus didengar dengan sungguh-sungguh.
Namun, penyelesaian persoalan juga membutuhkan ketenangan, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap proses pemeriksaan. Identitas dan privasi korban harus dilindungi. Informasi yang belum terverifikasi tidak boleh disebarluaskan sebagai fakta. Pihak yang dilaporkan juga harus memperoleh proses yang adil.
Keadilan bagi korban dan prinsip praduga tak bersalah bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya merupakan bagian dari penegakan keadilan yang bermartabat.
Respons pimpinan terhadap demonstrasi tidak cukup hanya berupa pernyataan normatif atau janji untuk melakukan evaluasi. Harus ada tindakan institusional yang dapat dilihat, diukur, dan dipertanggungjawabkan.
Setidaknya terdapat beberapa langkah yang perlu segera dilakukan.
Pertama, pimpinan universitas dan fakultas harus memberikan kepastian tindak lanjut atas rekomendasi Satgas PPKPT, termasuk menjelaskan tahapan, kewenangan, dan batas waktu penyelesaian sesuai ketentuan.
Kedua, memastikan perlindungan terhadap korban dan pelapor, termasuk perlindungan dari intimidasi, tekanan, diskriminasi, maupun tindakan balasan yang dapat merugikan perjalanan akademik mereka.
Ketiga, memberikan perlindungan kelembagaan kepada Satgas agar dapat bekerja secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi yang tidak semestinya. Evaluasi terhadap kinerja Satgas harus dilakukan secara objektif berdasarkan mandat dan standar kerjanya.
Keempat, melakukan audit atau evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di seluruh fakultas dan unit kerja Unila, bukan hanya pada kasus yang sedang menjadi perhatian publik.
Kelima, membangun sistem pengawasan dan budaya organisasi yang memastikan seluruh pimpinan dan sivitas akademika tunduk pada standar etika yang sama.
Keenam, menyampaikan perkembangan penanganan kasus secara transparan kepada pihak yang berhak mengetahui, tanpa membuka informasi pribadi yang dilindungi.
Ketujuh, membangun ruang dialog yang konstruktif antara pimpinan, mahasiswa, Satgas, dan unsur sivitas akademika untuk mengembalikan kepercayaan terhadap institusi.
KEWENANGAN ADA BATASNYA, TINDAKAN ADA KONSEKUENSINYA
Pada akhirnya, persoalan ini mengajarkan sesuatu yang sangat mendasar tentang kepemimpinan dan tanggung jawab.
Setiap kewenangan pasti ada batasnya. Setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dan setiap keputusan, pada akhirnya, akan dimintai pertanggungjawabannya.
Jabatan bukanlah kekebalan. Kewenangan bukanlah kebebasan untuk bertindak sekehendak hati. Sementara kekuasaan bukan alasan untuk melepaskan tanggung jawab ketika terjadi persoalan.
Dalam organisasi publik, termasuk perguruan tinggi negeri, akuntabilitas tidak boleh berhenti pada mereka yang menjalankan tugas teknis. Akuntabilitas juga harus menjangkau mereka yang memiliki kewenangan menentukan kebijakan dan mengambil keputusan.
Pertanggungjawaban itu bukan hanya di hadapan manusia, hukum, dan masyarakat, tetapi juga di hadapan Allah SWT di akhirat kelak.
Unila tidak membutuhkan pihak-pihak yang sibuk mencari siapa yang harus dikorbankan. Unila membutuhkan keberanian kolektif untuk memperbaiki sistem, melindungi korban, menegakkan keadilan, dan memastikan kejadian serupa tidak terus berulang.
Satgas harus bekerja profesional. Mahasiswa harus didengar. Korban harus dilindungi. Pimpinan harus mengambil keputusan. Dan seluruh sivitas akademika harus membangun budaya kampus yang beretika.
Jangan biarkan persoalan ini berubah menjadi pertarungan antarkelompok yang justru mengaburkan tujuan utama, yaitu keadilan dan keselamatan warga kampus.
Saatnya berhenti saling melempar tanggung jawab. Saatnya mengembalikan setiap kewenangan kepada fungsinya dan setiap tanggung jawab kepada pemiliknya.
Kehormatan sebuah universitas tidak diukur dari seberapa pandai ia menjaga citra ketika tidak ada masalah, melainkan dari seberapa berani ia menghadapi persoalan, melindungi yang rentan, mengoreksi yang salah, dan menegakkan kebenaran ketika kepentingan serta kekuasaan sedang dipertaruhkan.
Unila harus berbenah, bukan saling menyalahkan. Kepemimpinan harus memberi teladan, bukan mencari tumbal. Dan kampus harus kembali menjadi ruang yang aman, bermartabat, serta memanusiakan manusia.
