Bandar Lampung, Charta.id – Dugaan penyimpangan pengelolaan dana di Bank Syariah Way Kanan yang kini mulai ditangani Polda Lampung menuai perhatian serius DPRD Provinsi Lampung. Kasus yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah itu didesak diusut tuntas, termasuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.
Anggota DPRD Provinsi Lampung, Sahdana, meminta penyidik Polda Lampung bekerja secara profesional dan transparan agar tidak ada pihak yang dilindungi dalam penanganan perkara tersebut.
“Ini uang rakyat, jangan dibuat main-main. Saya berharap penyidik Polda Lampung serius menangani persoalan ini dan membukanya secara transparan kepada publik. Karena uang yang diduga disimpangkan jumlahnya tidak sedikit. Dari informasi yang saya terima, nilainya bahkan mencapai miliaran rupiah,” ujar Sahdana, Kamis (23/7).
Sahdana mengungkapkan, kasus tersebut sebelumnya sempat ditangani Inspektorat Kabupaten Way Kanan. Namun, menurutnya, proses penanganan saat itu diduga tidak berjalan maksimal sehingga perkara tersebut kini bergulir ke Polda Lampung.
Ia menjelaskan, dugaan penyimpangan bermula dari temuan adanya transfer dana dalam jumlah besar yang diduga dilakukan oleh salah seorang pegawai bank kepada suaminya. Temuan tersebut kemudian memicu audit dan penelusuran lebih lanjut.
Namun, menurut Sahdana, persoalan itu tidak berhenti pada dugaan transfer dana semata. Ia menyebut terdapat indikasi penyimpangan lain yang diduga melibatkan pegawai maupun jajaran pengurus bank.
“Awalnya memang ditangani Inspektorat, tapi sepertinya tidak berjalan. Yang lebih miris lagi, ada dugaan permainan juga terhadap nasabah dari luar kabupaten. Nah, sekarang kalau sudah ditangani Polda, saya berharap semuanya bisa terungkap. Bahkan ada indikasi Bank Syariah itu juga melakukan pinjaman ke bank lain,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan Lampung itu menegaskan penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh agar tata kelola Bank Syariah Way Kanan dapat diketahui secara terang-benderang. Menurutnya, keterbukaan menjadi kunci untuk menghindari spekulasi di tengah masyarakat.
“Harus transparan supaya masyarakat luas tahu, khususnya warga Way Kanan. Bagaimana sebenarnya tata kelola Bank Syariah selama ini, dan apakah ada pejabat publik yang ikut terlibat atau tidak. Semua itu harus dibuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi,” tegasnya. (*)
