Bandar Lampung, Charta.id — Di balik setiap laporan yang datang ke DPRD Kota Bandar Lampung, selalu ada wajah-wajah yang berharap negara tidak tinggal diam.
Ada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
Ada perempuan yang berjuang keluar dari lingkaran kekerasan.
Ada keluarga yang mencari keadilan.
Ada korban yang kesulitan memperoleh visum karena keterbatasan biaya.
Bagi mereka, persoalannya bukan sekadar proses hukum. Yang mereka butuhkan adalah kepastian bahwa negara hadir ketika mereka sedang berada pada titik paling rentan.
Di sinilah kolaborasi menjadi penting.
Bukan untuk menunjukkan siapa yang paling bekerja keras, tetapi untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan haknya hanya karena birokrasi berjalan sendiri-sendiri.
Selama kurang lebih satu tahun tujuh bulan terakhir, DPRD Kota Bandar Lampung merasakan bagaimana ruang kolaborasi itu dibangun bersama Polresta Bandar Lampung di bawah kepemimpinan Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay, S.I.K., M.Si.
Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Bandar Lampung sekaligus Anggota Komisi IV, Dewi Mayang Suri Djausal, hampir setiap koordinasi yang dilakukan bersama Polresta berangkat dari persoalan masyarakat.
“Kami datang bukan membawa kepentingan lembaga semata. Kami datang membawa cerita masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Karena itu, yang paling kami syukuri bukan hanya komunikasi yang berjalan baik, tetapi adanya respons dan tindak lanjut sehingga masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara.”
Bagi Mayang, salah satu kolaborasi yang paling membekas adalah lahirnya layanan visum gratis bagi korban yang tidak mampu.
Selama bertahun-tahun, biaya visum menjadi salah satu hambatan bagi sebagian korban kekerasan untuk melanjutkan proses hukum. Padahal visum merupakan bagian penting dalam pembuktian perkara.
Melalui kerja sama antara Polresta Bandar Lampung, RSUD Abdul Moeloek, Baznas Provinsi Lampung, serta dukungan berbagai pihak, hambatan tersebut mulai dihilangkan sehingga korban memiliki akses yang lebih mudah terhadap keadilan.
“Bagi sebagian orang, visum hanyalah dokumen. Tetapi bagi korban, visum adalah pintu menuju keadilan. Ketika biaya tidak lagi menjadi penghalang, kita sedang memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan perlindungan yang layak.”
Kolaborasi itu juga terlihat dalam berbagai penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pendampingan korban, hingga koordinasi berbagai persoalan sosial yang membutuhkan respons cepat lintas lembaga.
Mayang menilai, keberhasilan sebuah kolaborasi tidak lahir karena semua pihak selalu sepakat, melainkan karena semua pihak memiliki tujuan yang sama.
“Dalam setiap koordinasi tentu ada diskusi, ada pertukaran pandangan, bahkan terkadang ada perbedaan cara melihat sebuah persoalan. Namun yang selalu kami rasakan, Pak Alfret membuka ruang dialog, mendengar, dan berupaya mencari jalan keluar sesuai kewenangannya. Itu yang membuat koordinasi berjalan efektif.”
Selain penanganan berbagai persoalan sosial, Polresta Bandar Lampung juga menghadirkan sejumlah inovasi pelayanan publik, termasuk penguatan layanan kesehatan melalui Klinik Tantya Sudhirajati serta berbagai inovasi pelayanan kepolisian yang semakin mendekatkan institusi kepada masyarakat.
Namun bagi Mayang, keberhasilan terbesar bukanlah banyaknya program yang diluncurkan.
Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari setiap kolaborasi yang dibangun.
“Ada masyarakat yang menjadi lebih terlindungi karena dua institusi memilih untuk berkolaborasi. Bagi saya, itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya.”
Kini, seiring amanah baru yang diemban Kombes Pol. Alfret Jacob Tilukay di Mabes Polri, DPRD Kota Bandar Lampung menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan.
Bagi Mayang, penghormatan kepada seorang pemimpin tidak cukup diwujudkan melalui plakat atau cinderamata.
Yang jauh lebih penting adalah mengingat jejak yang ditinggalkannya.
“Jabatan akan selalu berganti. Tetapi setiap keputusan yang memberi perlindungan, setiap kolaborasi yang mempermudah masyarakat memperoleh keadilan, dan setiap langkah yang menghadirkan harapan akan selalu hidup dalam ingatan orang-orang yang pernah merasakan manfaatnya.”
Di akhir masa tugasnya sebagai Kapolresta Bandar Lampung, mungkin yang berpindah hanyalah jabatan.
Namun kepercayaan yang telah dibangun, ruang kolaborasi yang telah dibuka, dan manfaat yang telah dirasakan masyarakat akan tetap menjadi bagian dari perjalanan Kota Bandar Lampung.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya apa yang ia kerjakan selama menjabat, tetapi berapa banyak kehidupan yang menjadi lebih baik setelah ia melangkah pergi.(*)
