Bandar Lampung, Charta.id – Rekrutmen anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung seharusnya menjadi momen penting untuk menjadi contoh rekrutmen yang transparan,independen, profesional, dan bebas dari kepentingan politik praktis. Namun dugaan yang muncul dari proses tes potensi berbasis komputer (CAT) rekrutmen Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung mengundang kekhawatiran serius di tengah masyarakat.
Rudi DPD Lampung Lembaga Aliansi Indonesia menyebut tahapan tes tersebut tidak diawasi secara ketat. Ada pula klaim bahwa terdapat gangguan signal server,layar monitor peserta tidak terhubung ke server pusat, sehingga integritas hasil sulit diverifikasi. Dari situ muncul spekulasi bahwa tes hanyalah formalitas untuk meloloskan calon yang sudah dipersiapkan, bahkan disebut berkaitan dengan kepentingan di lingkungan pemerintahan daerah.
Dugaan seperti ini tidak boleh dianggap sepele. Komisi Informasi memiliki peran strategis untuk menyelesaikan sengketa informasi badan publik, bahkan menjadi rujukan terhadap transparansi Informasi Badan Publik.
Jika proses rekrutmennya cacat karena tidak transparan, maka legitimasi lembaga tersebut akan diragukan sejak awal. Masyarakat berhak mendapatkan proses yang terbuka, diawasi pihak independen, menggunakan sistem yang terverifikasi, serta bebas dari intervensi pihak mana pun.
Panitia rekrutmen, Pemerintah Provinsi Lampung, serta pihak pengawas perlu segera memberikan penjelasan resmi. Jika memang ditemukan penyimpangan, harus ada perbaikan atau bahkan pembatalan tahapan yang bermasalah. Jika tidak ada kesalahan, bukti-bukti proses yang adil harus dipublikasikan agar keraguan masyarakat hilang.
Masyarakat juga berhak mengawasi setiap tahapan rekrutmen. Jangan sampai harapan untuk memiliki Anggota Komisi Informasi yang Independen pupus hanya karena proses yang tertutup. Transparansi bukan sekadar syarat administratif, melainkan fondasi agar lembaga pengawas benar-benar berpihak pada masyarakat.














