Oleh : Dr. Bumi Prawira, M.Psi
Analis psikologi sosial
Bandar Lampung, Charta.id — Tuntutan evaluasi kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Lampung dalam pertemuan mahasiswa dan pimpinan universitas di Gedung Serbaguna (GSG), Senin, 16 November 2026, membuka kembali persoalan lama mengenai penanganan kasus kekerasan di lingkungan kampus.
Di tengah tuntutan tersebut, ada pertanyaan yang patut mendapat perhatian. Bagaimana sebenarnya perkembangan penanganan perkara sebelum dan sesudah pergantian kepemimpinan Satgas? Mengapa sejumlah perkara yang telah ditangani sejak 2025 belum memiliki dokumen penyelesaian yang lengkap, sementara pada periode berikutnya terdapat perkembangan penanganan yang lebih terukur?. Informasi dari ekspose penanganan perkara Satgas PPKPT, dokumen perkembangan kasus, serta keterangan sejumlah narasumber yang mengetahui proses penanganan menunjukkan adanya perbedaan kondisi administrasi dan penyelesaian perkara pada dua periode tersebut. Perbedaan ini tentu menarik dicermati. Namun, persoalannya bukan sekadar membandingkan siapa yang lebih banyak menyelesaikan kasus. Yang lebih penting adalah mengetahui bagaimana perkara dikelola, mengapa sejumlah kasus tertunda, dan sejauh mana pergantian kepemimpinan diikuti perubahan cara kerja serta penguatan tanggung jawab kelembagaan.
Empat Perkara Tahun 2025, Mengapa Belum Seluruhnya Memiliki Rekomendasi dan Laporan Akhir?
Berdasarkan informasi perkembangan penanganan Satgas PPKPT Unila, terdapat empat perkara dari tahun 2025 yang belum mencapai penyelesaian pada akhir periode tersebut. Keempat perkara itu ditangani ketika Satgas berada dalam masa kepemimpinan Rini Fathonah. Dalam perkembangan tahun 2026, tiga perkara disebut telah selesai. Namun, hingga saat ini (2026) belum tersedia rekomendasi dan laporan akhir yang menunjukkan bagaimana hasil penanganannya dituangkan secara resmi. Anehnya lagi menurut informan dalam, sementara itu, hanya satu perkara dari tahun 2025 yang tercatat dibawa ke dalam proses penanganan lanjutan tahun 2026. Sebuah keanehan yang ditemukan.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai ketertiban administrasi dan kesinambungan penanganan. Jika tiga perkara telah dinyatakan selesai, di mana rekomendasi dan laporan akhirnya? Apakah penyelesaian tersebut telah melalui seluruh tahapan yang dipersyaratkan, atau baru sebatas selesainya kegiatan pemeriksaan maupun penanganan pada tingkat tertentu?. Pertanyaan ini penting karena penyelesaian perkara tidak cukup hanya dinyatakan secara lisan, penyampaian kata kata aman terkendali, atau melalui perubahan status dalam rekapitulasi. Setiap perkara semestinya mempunyai dokumen yang menjelaskan proses pemeriksaan, kesimpulan, rekomendasi, serta tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing. Ketiadaan dokumen yang dapat ditelusuri dalam informasi yang tersedia memang belum membuktikan bahwa dokumen tersebut tidak pernah dibuat. Namun, jika sebuah perkara sudah dinyatakan selesai, kejelasan laporan akhirnya menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban organisasi.
Jangan sampai suatu perkara dinyatakan selesai dalam pencatatan, tetapi hasil penanganannya justru belum dapat dijelaskan secara lengkap.
Kasus MA: Dari November 2025 hingga November 2026, Apa yang Menghambat?
Salah satu perkara yang menarik untuk ditelusuri adalah kasus MA, yang tercatat diterima Satgas PPKPT Unila pada 23 November 2025. Perkara tersebut masuk ketika Satgas masih berada dalam periode kepemimpinan Rini Fathonah. Dalam proses berikutnya, penanganan kasus MA sempat melibatkan mekanisme di tingkat fakultas sebelum kembali dilanjutkan oleh Satgas. Perjalanan perkara tersebut kembali menjadi perhatian dalam diskusi mahasiswa di GSG pada 16 November 2026, ketika perkembangan penanganan dan dokumen pemeriksaan turut dipertanyakan.
Kasus MA menjadi contoh penting untuk menilai bagaimana kesinambungan penanganan dijaga ketika terjadi pergantian kepemimpinan maupun perpindahan tanggung jawab pemeriksaan. Mengapa perkara yang telah diterima sejak November 2025 masih membutuhkan tindak lanjut pada periode berikutnya? Apa hambatan yang terjadi, dan bagaimana proses pengawasan terhadap perkembangan perkara tersebut?. Apakah hambatan berkaitan dengan kelengkapan pemeriksaan, pengelolaan dokumen, koordinasi dengan fakultas, atau tindak lanjut rekomendasi?
Jika penanganan pernah berpindah antara Satgas dan fakultas, perlu pula diketahui bagaimana kewenangan serta tanggung jawab masing-masing dijalankan. Sebab, pergantian kepemimpinan tidak boleh menyebabkan suatu perkara kehilangan kesinambungan. Setiap dokumen, hasil pemeriksaan, maupun rekomendasi yang telah disusun sebelumnya seharusnya tetap dapat ditelusuri dan menjadi dasar penanganan lanjutan.
Tahun 2026: Dua Belas Perkara Selesai dan Dilaporkan ke Kementerian
Di sisi lain, perkembangan penanganan perkara sepanjang 2026 memperlihatkan capaian yang berbeda. Berdasarkan informasi ekspose Satgas PPKPT, dari 20 perkara yang ditangani pada tahun 2026, sebanyak 12 perkara telah selesai dan dilaporkan melalui laman kementerian, salah satunya RF. Capaian tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan adanya perkembangan penanganan yang telah sampai pada tahapan pelaporan resmi pada laman kementrian. Perkembangan itu berlangsung dalam periode kepemimpinan Mamanda Syaputra Ginting, yang ditetapkan sebagai Ketua Satgas melalui SK Rektor Nomor 2173/DST/UN26/KP/2026.
Angka tersebut tentu perlu dilihat lebih jauh melalui status setiap perkara, dokumen penyelesaian, dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan. Namun, jika dibandingkan dengan persoalan tiga perkara tahun 2025 yang disebut selesai tetapi belum memiliki rekomendasi dan laporan akhir yang dapat ditelusuri, terdapat perbedaan penting dalam aspek dokumentasi dan pelaporan.
Apa yang berubah dalam pengelolaan perkara sehingga 12 kasus tahun 2026 dapat diselesaikan dan dilaporkan melalui sistem kementerian?. Apakah terdapat penataan administrasi yang lebih baik? Apakah pembagian tugas dan pemantauan perkara dilakukan lebih teratur? Ataukah terdapat perubahan pola koordinasi serta dukungan organisasi yang memengaruhi perkembangan tersebut?
Pertanyaan ini perlu dijawab melalui evaluasi yang berbasis dokumen, bukan semata-mata melalui penilaian terhadap figur Ketua Satgas. Capaian pada periode Mamanda patut diperhatikan dan diapresiasi sepanjang didukung bukti penyelesaian yang dapat diperiksa. Namun, status selesai dan telah dilaporkan ke kementerian juga perlu dibedakan dari pelaksanaan seluruh keputusan atau sanksi oleh pejabat berwenang. Keduanya merupakan tahapan pertanggungjawaban yang berkaitan, tetapi tidak selalu selesai pada waktu yang sama.
Pergantian Kepemimpinan: Apakah Membawa Perubahan Cara Kerja?
Perbedaan perkembangan perkara pada dua periode kepemimpinan tentu memunculkan pertanyaan mengenai pengaruh pergantian Ketua Satgas terhadap efektivitas penanganan. Pada periode sebelumnya, masih terdapat perkara yang belum mencapai penyelesaian administrasi secara lengkap. Sementara pada periode berikutnya, sejumlah perkara telah memperoleh status penyelesaian dan dilaporkan melalui mekanisme resmi. Apakah perkembangan tersebut menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan organisasi?. Kemungkinan itu layak diuji.
Dari perspektif psikologi organisasi, pergantian kepemimpinan dapat membawa perubahan dalam cara kerja Satgas, terutama jika pemimpin baru memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara, mampu membagi tugas secara efektif, memperkuat koordinasi, serta memastikan pemeriksaan dan dokumentasi berjalan tertib. Namun, perubahan kinerja tidak dapat dikaitkan dengan figur Ketua semata, mengingat Satgas bekerja berdasarkan prinsip kolektif kolegial. Pengalaman dan kemampuan anggota, kompleksitas perkara, ketersediaan fasilitas, dukungan pimpinan universitas, serta kesinambungan pekerjaan dari periode sebelumnya juga turut menentukan keberhasilan penanganan.
Karena itu, perbandingan kinerja Rini Fathonah dan Mamanda Syaputra Ginting harus dilakukan secara proporsional. Pada periode Rini, yang perlu dijelaskan adalah bagaimana perkara dikelola dan mengapa sejumlah dokumen penyelesaian belum dapat ditelusuri, mengapa banyak kasus-kasus mangkrak?. Pada periode Mamanda, yang perlu dinilai adalah bagaimana capaian penyelesaian 12 perkara diperoleh, bagaimana kualitas pemeriksaannya, dan apakah seluruh tindak lanjut berjalan sesuai kewenangan.
Dengan demikian, evaluasi tidak berubah menjadi penilaian personal, tetapi menjadi upaya memahami faktor-faktor yang menentukan keberhasilan organisasi.
Evaluasi Kinerja Tidak Cukup Hanya Menghitung Jumlah Kasus
Angka penyelesaian perkara merupakan indikator penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan Satgas. Kualitas penanganan juga harus dilihat dari bagaimana laporan diterima, bagaimana pemeriksaan dilaksanakan, bagaimana saksi dan terlapor dimintai keterangan, serta bagaimana kesimpulan dan rekomendasi disusun. Dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan kekerasan, proses pemeriksaan harus menjaga keseimbangan antara perlindungan korban dan pemenuhan hak seluruh pihak.
Dari perspektif psikologi, ketidakpastian penanganan yang berlangsung terlalu lama dapat berdampak pada rasa aman dan kepercayaan terhadap institusi. Korban membutuhkan kepastian bahwa laporannya diperhatikan dan ditangani secara serius. Terlapor berhak memperoleh pemeriksaan yang objektif dan tidak berlarut-larut tanpa alasan yang jelas. Saksi juga membutuhkan jaminan bahwa keterangannya diberikan dalam situasi yang aman dan bebas dari tekanan. Sementara itu, anggota Satgas memerlukan dukungan yang memadai agar dapat menjalankan tugas tanpa terbebani persoalan administratif yang seharusnya dapat diselesaikan melalui sistem universitas.
Karena itu, Satgas yang berkinerja baik bukan hanya Satgas yang mampu menyelesaikan banyak perkara, tetapi juga Satgas yang dapat menjelaskan proses, dasar pembuktian, hasil pemeriksaan, dan tindak lanjut setiap kasus secara tertib.
Bagaimana dengan Tanggung Jawab Pengawasan Universitas?
Persoalan tunggakan perkara tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab Universitas Lampung sebagai institusi. Satgas merupakan organisasi yang dibentuk melalui keputusan Rektor untuk menjalankan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 juga mengatur tanggung jawab perguruan tinggi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan serta penanganan kekerasan. Dengan demikian, ketika terdapat perkara yang belum selesai atau laporan akhir yang belum dapat ditelusuri, evaluasi tidak cukup hanya diarahkan kepada Ketua dan anggota Satgas. Apakah perkembangan empat perkara tahun 2025 pernah dilaporkan kepada pimpinan universitas? Apakah terdapat evaluasi terhadap hambatan penanganannya? Bagaimana tindak lanjut ketika sejumlah perkara belum memiliki rekomendasi dan laporan akhir?
Pertanyaan yang sama berlaku bagi penanganan perkara tahun 2026. Jika terdapat kemajuan, bagaimana pimpinan universitas memastikan praktik kerja yang baik tersebut dapat dipertahankan? Jika masih terdapat hambatan, bagaimana dukungan dan langkah perbaikannya dilakukan?. Pengawasan kelembagaan tidak seharusnya baru menjadi perhatian ketika muncul tuntutan mahasiswa atau ketika suatu kasus mendapat sorotan publik. Pemantauan dan evaluasi semestinya menjadi bagian dari pekerjaan organisasi yang berlangsung secara berkala dan terdokumentasi.














