banner 728x250

Jangan Jadikan Satgas Tameng: Ketika Rekomendasi Menunggu Keputusan Pimpinan

banner 468x60

Oleh : Rustami Alfaroqi, S.H., M.H

LEX NOBLE Advocates & Legal Consultants

Example 300x600

Bandar Lampung, Charta.id – Desakan evaluasi terhadap Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Lampung patut dipandang sebagai tuntutan publik yang sah. Mahasiswa berhak meminta kejelasan: mengapa sebuah perkara berlarut, sampai di mana penanganannya, dan siapa yang bertanggung jawab memastikan hasilnya? Akan tetapi, evaluasi dapat kehilangan arah ketika seluruh persoalan dilekatkan pada Satgas, sedangkan tahapan pengambilan keputusan di tingkat pimpinan luput dari pemeriksaan.

Dalam tata kelola yang sehat, kritik tidak boleh berhenti pada pihak yang paling terlihat bekerja. Ia harus mengikuti alur kewenangan. Satgas menjalankan tugas pemeriksaan dan menyampaikan rekomendasi sesuai ketentuan; pimpinan universitas mengambil keputusan serta memastikan tindak lanjut yang berada dalam kewenangannya. Dua fungsi ini saling berhubungan, tetapi tidak dapat dipertukarkan. Menilai keduanya sebagai satu tanggung jawab tunggal justru mengaburkan letak persoalan.

Karena itu, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar “mengapa Satgas belum menyelesaikan perkara?”, melainkan “pada tahap mana perkara berhenti, siapa memegang kewenangan pada tahap tersebut, dan apa yang telah dilakukan untuk mengatasinya?” Di sinilah evaluasi yang adil dimulai—bukan dengan mencari kambing hitam, melainkan dengan menguji tanggung jawab secara berjenjang dan terbuka.

Mengkritik Satgas, tetapi jangan membebaskan pengambil keputusan

Satgas tidak boleh kebal dari kritik. Kualitas pemeriksaan, kepatuhan pada prosedur, ketepatan dokumentasi, perlindungan para pihak, serta kemampuan ketuanya mengoordinasikan kerja kolektif harus dinilai secara serius. Namun, tuntutan yang sama harus berlaku terhadap pimpinan yang menerima rekomendasi dan mempunyai otoritas untuk menetapkan tindak lanjut.

Jika pemeriksaan belum tuntas atau rekomendasi belum disampaikan, Satgas harus menjelaskan penyebabnya. Sebaliknya, apabila rekomendasi telah diterima oleh pihak yang berwenang, evaluasi mesti beralih pula pada ketepatan dan alasan pengambilan keputusan. Tanpa pembedaan ini, keterlambatan di meja pengambil keputusan berisiko dicatat sebagai kegagalan tim pemeriksa.

Oleh sebab itu, pernyataan bahwa suatu perkara “belum selesai” tidak cukup untuk menyimpulkan siapa yang lalai. Harus ada jejak administratif: tanggal penerimaan laporan, tahapan pemeriksaan, tanggal penyerahan rekomendasi, tanggal diterima pimpinan, keputusan yang diambil, serta status pelaksanaannya. Data semacam itulah yang layak menjadi dasar penilaian, bukan kesan, persaingan narasi, atau kecenderungan menunjuk pihak yang lebih mudah disalahkan.

Pelajaran dari masa transisi dan kepengurusan definitif

Bahan evaluasi yang beredar mencatat empat perkara sisa tahun 2025. Tiga perkara disebut telah selesai pada 2026, tetapi kelengkapan rekomendasi dan laporan akhirnya belum dapat ditelusuri dari informasi yang tersedia; satu perkara disebut berlanjut dalam pelaporan tahun 2026. Kondisi tersebut perlu diteliti melalui dokumen asli, bukan dijadikan vonis terhadap satu periode kepemimpinan.

Pada periode kepengurusan berikutnya, rekapitulasi yang disebut pernah dipaparkan Satgas mencatat 12 dari 20 perkara tahun 2026 telah selesai dan dilaporkan melalui laman kementerian. Angka ini patut diperhatikan sebagai indikator aktivitas penanganan, tetapi tidak boleh disamakan otomatis dengan selesainya seluruh keputusan dan pemulihan. Perlu dibedakan antara pemeriksaan yang rampung, pelaporan administratif, keputusan pimpinan, dan pelaksanaan tindak lanjut.

Perbandingan kedua periode itu justru mengajarkan satu hal: evaluasi harus memeriksa kesinambungan pekerjaan, transisi dokumen, perubahan cara memimpin, serta dukungan lembaga. Kinerja tidak boleh dipersonalisasi secara berlebihan. Ketika hasil membaik, pelajari praktik yang efektif; ketika perkara tersendat, cari simpul penghambatnya. Memuji ataupun menyalahkan figur tanpa menguji sistem hanya akan mengulang persoalan yang sama.

Independensi bukan keterasingan kelembagaan

Satgas memerlukan independensi agar pemeriksaan berlangsung objektif dan bebas dari intervensi yang tidak sah. Akan tetapi, independensi bukan berarti bekerja sendirian, terputus dari pengambil keputusan, atau harus menanggung akibat dari lambannya respons lembaga. Independensi pemeriksaan harus dipasangkan dengan kepastian koordinasi dan akuntabilitas keputusan.

Transformasi dari Satgas PPKS menuju PPKPT memperlihatkan pentingnya kepastian dasar penugasan dan relasi kerja. Bahan yang menjadi dasar artikel ini menyebut asesmen calon anggota pada 31 Maret 2026 dan penetapan kepengurusan definitif melalui SK Rektor Nomor 2173/DST/UN26/KP/2026 tanggal 14 April 2026. Catatan tersebut layak menjadi titik awal pemeriksaan atas tata kelola masa transisi, bukan dasar untuk secara otomatis menyatakan tindakan pada masa sebelumnya tidak sah.

Universitas perlu memastikan jalur penyampaian rekomendasi, mekanisme disposisi, tenggat respons internal yang wajar, dukungan administratif, dan prosedur eskalasi jika terdapat hambatan. Jika saluran itu tidak jelas, siapa pun yang memimpin Satgas akan menghadapi persoalan serupa. Menuntut kinerja tinggi tanpa menata relasi kewenangan berarti membebankan hasil pada pihak yang tidak mengendalikan seluruh proses.

Pemimpin bukan hanya penilai, melainkan penanggung jawab sistem

Pimpinan universitas mempunyai ruang yang lebih besar daripada sekadar meminta Satgas bekerja lebih cepat. Pada tingkat otoritasnya masing-masing, pimpinan dapat memperjelas aturan main, menertibkan proses disposisi, memastikan satuan kerja saling terhubung, menyediakan dukungan, dan mengambil keputusan tepat waktu sesuai prosedur. Kewenangan tersebut adalah kesempatan untuk memperbaiki institusi—sekaligus amanah yang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Budaya kerja yang perlu dibangun bukan budaya saling melempar persoalan. Ketika sebuah rekomendasi masuk, harus jelas siapa menerimanya, siapa menelaahnya, siapa berwenang memutuskan, serta kapan dan bagaimana hasilnya diberitahukan kepada pihak terkait. Ketika terdapat keberatan hukum atau kekurangan administrasi, alasan itu harus dikembalikan melalui mekanisme yang tertib, bukan dibiarkan berubah menjadi kebuntuan tanpa penjelasan.

Kepemimpinan yang kuat juga berani melakukan autokoreksi. Jika Satgas kurang cermat, lakukan pembinaan dan evaluasi berbasis bukti. Jika koordinasi antarsatuan kerja tidak berfungsi, perbaiki jalurnya. Jika keputusan tertahan, identifikasi penyebabnya pada tingkat otoritas yang tepat. Bila kekurangan berada dalam sistem yang dirancang oleh pimpinan, sudah selayaknya pimpinan menjadi yang pertama membenahinya.

Dari polemik menuju reformasi yang dapat diukur

Agar evaluasi tidak berhenti pada pernyataan politik kelembagaan, Unila perlu menyusun pemetaan status perkara yang aman bagi kerahasiaan korban dan saksi. Untuk setiap perkara, pencatatan internal harus menunjukkan tahapan yang telah dilalui, dokumen yang tersedia, unit yang sedang bertugas, hambatan utama, serta tindak lanjut yang masih diperlukan. Publik cukup memperoleh gambaran agregat yang tidak mengungkap identitas atau informasi sensitif.

Reformasi berikutnya adalah menetapkan protokol alur rekomendasi dan keputusan: tanda terima yang dapat dilacak, batas waktu respons internal yang sesuai ketentuan, alasan tertulis jika dibutuhkan perbaikan berkas, dan mekanisme eskalasi ketika proses terhenti. Ukuran kinerja pun perlu dibagi secara adil: mutu dan ketepatan proses pemeriksaan dinilai pada Satgas; ketepatan pengambilan dan pelaksanaan keputusan dinilai pada pejabat atau unit yang berwenang.

Tak kalah penting, pimpinan universitas perlu menanamkan budaya kerja yang melindungi keberanian melapor, menghormati kerahasiaan, mendengar masukan kritis, dan tidak menganggap permintaan klarifikasi sebagai ancaman. Organisasi yang matang tidak mencari siapa yang harus dikorbankan demi menyelamatkan citra; organisasi yang matang memperbaiki prosedur agar kesalahan tidak berulang.

Ujian sesungguhnya adalah kesediaan memikul tanggung jawab

Mahasiswa layak memperoleh jawaban yang terang. Satgas layak dinilai berdasarkan kewenangan dan pekerjaannya yang nyata. Pimpinan layak diminta menunjukkan keputusan, tindakan, dan pembenahan yang telah dilakukan. Ketiganya tidak perlu ditempatkan dalam hubungan saling berhadapan, sebab tujuan akhirnya sama: sistem penanganan kekerasan yang dapat dipercaya dan memberi kepastian kepada pihak yang membutuhkan perlindungan.

Karena itu, mari mengubah energi polemik menjadi kesepakatan memperbaiki sistem, budaya kerja, dan tanggung jawab kelembagaan. Evaluasilah Satgas secara tegas—tetapi jangan berhenti di sana. Periksalah pula rantai keputusan, keberanian memutuskan, serta kesungguhan melaksanakan hasilnya. Tugas pemimpin bukan hanya menagih akuntabilitas dari orang lain, melainkan membuktikan akuntabilitas pada kewenangan yang dipegangnya sendiri.

Satgas tidak boleh menjadi tameng bagi persoalan pengambilan keputusan. Sebaliknya, pimpinan tidak boleh dibiarkan bekerja tanpa dukungan hasil pemeriksaan yang tertib. Yang harus dibangun adalah satu mata rantai tanggung jawab yang utuh: pemeriksaan yang independen, rekomendasi yang jelas, keputusan yang beralasan, dan tindak lanjut yang terukur. Di situlah wibawa universitas dipulihkan—bukan dengan memenangkan perdebatan, melainkan dengan menghadirkan penyelesaian.

banner 325x300
banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *